DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tingginya harga tiket pesawat Jakarta-Banda Aceh tentu menjadi sebuah kekecewaan bagi segilintir masyarakat Aceh yang ingin berhari raya di kampung halamannya.

Tingginya harga tiket tersebut membuat sebahagian masyarakat Aceh tidak bisa pulang ke kampung halamannya.

Direktur PAKAR, Muhammad Khaidir mengatakan, ini sungguh melukai masyarakat Aceh tentunya.

"Harga tiket ini dipicu karena menjelang hari raya idul fitri, tentu animo ini hal yang biasa menjelang lebaran," ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (29/4/2022).

Lanjutnya, kata Khaidir, yang menjadi sebuah permasalahannya adalah harga tiket yang tidak masuk akal.

"2-3 kali lipat dari harga sebelumnya, apalagi penerbangannya itu hanya Wings Air, dan harganya mendekati angka Rp 9-10 juta, tidak wajar sekali," tukasnya.

Sebenarnya, kata Khaidir, pemerintah Aceh sudah beberapa menggubris pemerintah pusat terkait penambahan armada pesawat.

"Pemerintah Aceh seharusnya juga sebelum ada kebijakan harus segera menyelesaikan segala kemungkinan yang terjadi kedepannya," tukasnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga disini. Salah satunya ketersediaan armada pesawat rute Aceh.

"Saat ini hanya ada Wings Air saja, sebelumnya, ada beberapa maskapai terbang yang melayani penerbangan rute Jakarta-Aceh, salah satunya Garuda Indonesia," sebutnya.

Oleh karena itu, kata Khaidir, sungguh sangat disayangkan ketika menjelang perayaan yang sangat spesial untuk umat islam, masyarakat Aceh tak bisa berpulang kekampung halamannya.

"Rata kemungkinan yang terjadi, jikapun ada masyarakat Aceh yang pulang ke kampung halamannya adalah Jakarta-Medan, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat menggunakan Travel," jelasnya.

Namun, kata Khaidir, itu tidak efektif sama sekali. Menurutnya, tidak ada untungnya bagi Aceh. Dikarenakan, dengan pola seperti itu, tidak ada PAD untuk Aceh, Bandara SIM juga tidak akan ada aktifitas yang signifikan. Bahkan, bagi pegusaha-pengusaha taxi/travel dibandara juga tidak ada pendapatan.

"Kalau begini terus menerus, Aceh tidak akan maju, hanya berjalan ditempat saja, patut kita pertanyakan apa peran DPRA dan Gubernur Aceh dalam mensejahterakan Aceh," pungkasnya. [ftr]