Foto: dok. IKAL Lemhannas Aceh

Begitu pula, kita mendengar, saat ini, sejumlah pengusaha lokal, nasional dan internasional, telah menjajaki peluang bisnis masa depan ini, bahwa konon ada pengusaha yang telah menandatangani kontrak eskplorasi. Benarkah, sulit dan rumitnya berbisnis energi di Aceh? Akan terjawab dalam diskusi ngopi kebangsaan kali ini.

Dilihat dari regulasi yang ada saat ini pun, Aceh telah memiliki sejumlah aturan tentang energi; Undang-Undang Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 dan terakhir Aceh juga telah memiliki Instruksi Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022, tentang percepatan penggunaan kenderaan bermotor listrik berbasis baterai di lingkup Pemerintahan Aceh. Konon, Ingub ini, kemudian dijadikan acuan Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kenderaaan listrik berbasis baterai sebagai kenderaan dinas operasional dan/atau kenderaan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

"Sebenarnya Ngopi Kebangsaan telah jadi agenda rutin DPD IKAL Aceh. Sebelumnya, kegiatan serupa telah pernah dibuat dengan mengangkat tema-tema aktual, baik lokal maupun nasional; seperti tentang toleransi umat beragama, kelistrikan, moneter, hankam, hukum, pangan, dan sebagainya," ungkap Prof Syahrizal.

Dan kegiatan ini telah jadi ikon DPP IKAL Lemhannas RI. Ngopi kebangsaan ini adalah bentuk kontribusi dan tanggung jawab alumni Lemhannas dengan persoalan kebangsaan yang ada. 

"Tentu saja, kita berharap dengan kegiatan ini, ada solusi terhadap permasalahan yang ada, dan dapat menjadi referensi pengambil kebijakan, baik pada level daerah maupun pusat," harapnya.

Prof. Syahrizal menjelaskan kegiatan kali ini menggandeng Dinas ESDM Aceh. Dinas yang tugas fungsinya dibidang energi dan mineral, menghadirkan sejumlah peserta yang dibatasi dari pejabat daerah, dinas instansi terkait, akademisi, pengusaha, tokoh, media, dan yang berkepentingan. [*]