DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah keberhasilan telah dicapai sepanjang dua tahun pemerintahan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman - Wakil Walikota Zainal Arifin. Atas keberhasilan keberhasilan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sejumlah lembaga non pemerintah turut memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan.  

"Penghargaan-penghargaan tersebut harus memicu kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) untuk meningkatkan pelayanannya," kata Aminullah, Selasa (9/7/2019) di Balai Kota.

Ia menyebutkan sepanjang dua tahun terakhir, sektor pariwisata terjadi peningkatan drastis di Banda Aceh, tahun 2017 wisatawan nusantara yang berkunjung 272.079 orang dan wisatawan manca negara 16.274 orang.

Tahun 2018, wisatawan yang berkunjung capai 393.400 orang. 372.053 diantaranya merupakan wisatawan nusantara, 20.897 orang wisatawan manca negara.

"Itu artinya jumlah kunjungan ke Banda Aceh meningkat 36 persen. Jadi tidak benar di Banda Aceh terjadi penurunan jumlah wisatawan hingga 53 persen," kata Aminullah.  

Ia menyebutkan pihaknya terus berupaya memudahkan perizinan dalam berinvestasi, serta mempromosikan potensi investasi di Banda Aceh pada sejumlah pihak dalam forum formal maupun non formal.

Hasilnya, tahun 2018 pemerintahannya berhasil meningkatkan nilai investasi dan telah dituangkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Nilai investasi yang dicapai 248.650.675.993 miliar. Capaian realiasi nilai investasi ini melebihi target yang ditetapkan 198 miliar atau 15 persen.

Mempermudah layanan perizinan investasi, Pemko Kota Banda Aceh juga membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru. Sekitar 150 item pelayanan dan perizinan disediakan, termasuk dari Imigrasi, BPJS, Kepolisian, PLN, Pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia.

"Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja membuka 97 jenis layanan dan perizinan di MPP, ditambah dengan instansi lain diluar Pemko," sebutnya.

Aminullah Usman menyadari layanan dasar air bersih merupakan indikator penting sebagai kota modern. Tahun 2018, Pemko Banda Aceh telah membangun Sistem Distrik Meter Area (DMA) di Darussalam. Hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy berhasil menekan tingkat kebocoran hingga 15 persen. Tahun ini akan akan dibangun DMA Tibang/Perumnas Lingke, DMA Jeulingke, DMA Kuta Alam, DMA Cinta Kasih Panteriek,

Selain itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga mencapai 94 persen atau 48.990 Sambungan Rumah (SR). Sebelumnya pada Januari 2018, 45.440 SR dan 43.295 SR tahun 2016.

Layanan air bersih dari PDAM terus mengalami perkembangan positif, indikasinya dapat dilihat dari komplain pelanggan yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Warga Banda Aceh semakin optimis dengan layanan air bersih, indikasinya terlihat dari grafik penurunan komplain terhadap layanan. Tahun 2018 komplain masyarakat hanya 80 kasus, sebelum sempat tercatat 600 kasus di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 400 kasus.

"Upaya penurunan komplain juga dilakukan dengan membentuk posko induk reaksi cepat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman. Juga ada empat pos reaksi cepat lainnya yang tersebar di Banda Aceh," kata Aminullah.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus berupaya mengatasi genangan di musim penghujan. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti masih adanya ruas jalan belum memiliki drainase namun bukan kewenangan pihaknya membangun. Ia mencontohkan jalan di Simpang Mesra tidak memiliki drainase di sisi kiri jalan.

"Untuk mengatasi permasalahan ini sudah diusulkan pembangunan drainase tahun depan," kata Aminullah.

Sementara di ruas jalan yang di bawah kewenangan Kota Banda Aceh, pihak menghadapi tantangan masih tingginya kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase, sehingga menyebabkan penumpukan sendimen dan lemak.

"Untuk pekerjaan rutin pembersihan drainase baik sedimen maupun sampah-sampah tetap kita lakukan dengan tenaga berm yang ada di Dinas PUPR, begitu juga pemeliharaan rutin," jelasnya

Terkait layanan publik, pemerintah Kota Banda Aceh mendapat apresiasi berupa penghargaan Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik tahun 2018 dari Kemenpan RB RI, Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Desember 2017. Lembaga anti korupsi kredibel di Banda Aceh, GeRAK Aceh turut memberikan apresiasi dengan memberikan Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Pada Masyarakat tahun 2019.

Berikut daftar prestasi Kota Banda Aceh, Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara pada Agustus 2017 

Piala Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Agustus 2017,  Anugerah Kebudayaan dari Kemendikbud RI pada September 2017. Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh, Provinsi Aceh September 2017 

Implementasi Smart City Nusantara, PT Telkom Indonesia November 2017 

Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi , Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada November 2017 

Aceh Invesment Award, Pemerintah Aceh pada November 2017, Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI pada Desember 2017 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh, Komisi Informasi Aceh pada Desember 2017 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017 pada BPK-RI pada Mei 2018. Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award dari  Kemendagri RI  pada Mei 2018 

Ikawapi Award kategori Social Achievement dari Ikawapi pada Mei 2018 dan sejumlah penghargaan lainnya. (H/J)