kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / DPR-RI Terus Memperjuangkan Nasib Guru Honorer

DPR-RI Terus Memperjuangkan Nasib Guru Honorer

Senin, 27 September 2021 10:30 WIB

Font: Ukuran: - +


Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal terus memperjuangkan, Guru honorer peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). [Foto: Ist]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal terus memperjuangkan, Guru honorer peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan rilis yang diperoleh Dialeksis.com, Senin (27/9/2021), Kata Illiza jumlah kouta secara nasional mencapai saju juta guru honorer. Sedangkan Kouta untuk Aceh 5249.

“Saya tidak tahu jumlah kouta, sebab ketika pengusulan pemerintah Daerah tidak berkoordinasi dengan DPR RI,” Kata Illiza Sa’aduddin Djamal, saat pertemuan PGRI di Banda Aceh, Minggu (26/9/2021). 

Seharusnya Kata Illiza, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mengkoordinasi dengan DPR RI. Sebagaimana yang dilakukan oleh PGRI Aceh untuk memperjuangkan tenaga honorer ke PPPK. 

“Saya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengkoordinasi dengan PGRI Aceh. Karena PGRI Aceh telah bekerja untuk memperjuangkan PPPK,” jelas Illiza 

Menurut Illiza persoalan perekrutan Guru honorer peserta seleksi P3K mencapai satu juta guru. Namun untuk mencapaian itu tidak semudah. Sebab gaji tunjangan PK3 dibayar oleh pemerintah daerah. 

“Peserta lulus seleksi, gaji tunjangan akan dibayar pemerintah daerah. Nah kalau pemerintah daerah tidak ketersediaan anggaran untuk membayar tunjuangan PPPK, jadi masalah juga,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, selama ada waktu DPR RI terus memperjuangkan nasip guru honorer. ”Selama masih ada waktu tetap saya perjuangkan,” tegas Illiza.

Sementara ketua PGRI Aceh Al Munzir berharap, pemerintah memberikan  afarmasi khusus bagi honorer yang akan pansiun, mekanisme dapat ditempuh dan dipermudahkan.  “Banyak Honorer akan pensiun. Kondisi ini sangat memperihatinkan,” katanya. 

Dia menyebutkan, kouta yang diberikan oleh pemerintah untuk PPPK itu rendah. Sedangkan kebutuhan guru disekolah banyak. “Jadi di sekolah-sekolah itu membutuhkan guru yang banyak,” ungkapnya. (*)

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda