DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari ini, Senin (3/2/2025), tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR/MPR yang membuat jalan Gatot Subroto memadat. Berdasarkan foto yang diunggah, peserta demo memakai pakaian putih dan hitam. Terlihat juga mereka membawa spanduk berisi ekpresi kemurkaan, dan tuntutan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri memastikan siap mengawal aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, menganggarkan gaji honorer sebesar Rp 30 miliar untuk tahun 2025. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh Utara. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan dana sebesar Rp 19,9 miliar untuk pembayaran gaji honorer pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang memastikan ketersediaan dana untuk gaji honorer di tahun tersebut, seiring dengan belum selesainya proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Jantho - Sebanyak 697 tenaga honorer di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Besar dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam Database BKN untuk tahun anggaran 2024.

DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Pj Bupati Gayo Lues, H. Jata, menegaskan bahwa mulai tahun 2025, tidak akan ada lagi penerimaan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara mengambil langkah tegas untuk mencegah potensi munculnya honorer siluman dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua yang berlangsung pada 17-31 November 2024.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sebanyak 3.533 honorer yang telah mengapdi di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, diberhentikan. Surat keputusan itu terhitung per 1 Agustus 2024. Sebelumnya SK mereka hanya diberikan hingga bulan Juli 2024. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Amiruddin komit untuk menuntaskan penataan Tenaga Honorer Kategori (THK) II dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahun ini.

DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan mengupayakan untuk menuntaskan semua Eks Honorer yang terdata sebagai Tenaga Non ASN di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (DPW-FKBPPPN) Provinsi Aceh, Dedi Herman meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera melakukan tindakan evaluasi terhadap kinerja Plh Direktur Pol PP dan Linmas beserta jajaran yang diduga telah melakukan tindakan Inkonsisten.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 5107 Sat Pol PP dan WH Aceh yang masih berstatus honorer akan diperpanjang masa kontraknya hingga tahun 2024 oleh Pemerintah Aceh. 

Kepala Sat Pol PP dan WH Aceh Jalaluddin mengatakan, pihaknya sedang berupaya dan melakukan advokasi dengan Gubernur Aceh hingga pemerintah pusat selaku pemegang kendali untuk memperjuangkan nasib honorer Pol PP dan WH. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe, berhentikan 1.621 tenaga honorer terhitung sejak November 2023. Keputusan itu berdasarkan 2024 sesuai edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komite I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan penghapusan status tenaga honorer pada Desember 2024. 

Dengan ketetapan ini, maka pembubaran tenaga honorer akan diundur dari jadwal semula 28 November 2023.

DIALEKSIS.COM Lhokseumawe - Menjelang Pemilu 2024, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, menghimbau agar aparatur sipil negara (ASN) dan honorer daerah itu tidak terlibat politik praktis.

Apabila honorer terbukti terlibat politik praktis maka akan diberhentikan. Berdasarkan dengan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan public. 

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BP3N) Kabupaten Bireuen, menyatakan siap untuk mendukung penuh upaya penanganan penyelesaian persoalan tenaga honorer Satpol PP di seluruh Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah dikabarkan tengah serius menggodok aturan tentang tenaga honorer di Indonesia. Rencananya, status tenaga honorer akan dihapus pada November 2023. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah sedang merumuskan opsi jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia. Menurut Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, tidak akan ada pemberhentian terhadap tenaga honorer sebagai salah satu opsi jalan tengah.