DPR Minta PBB Berperan Aktif Tangani Pengungsi Rohingya
Font: Ukuran: - +
Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak diam dalam menangani para pencari suaka Rohingya yang kekinian menuju Aceh untuk mengungsi.
Diketahui, belakangan warga Aceh menolak menerima pengungsi Rohingya lantaran rekam jejak sejumlah pengungsi yang terlibat kasus kriminal.
Jazuli memahami bahwa para pengungsi tersebut kabur dan mencari suaka lantaran tersiksa badan dan terancam nyawa di negara asal. Menurutnya, kasus pengungsi Rohingya merupakan tanggung jawab kolektif kemanusiaan.
Tetapi, ia juga meminta PBB berperan aktif serta bertanggung jawab atas nasib para pengungsi Rohingya.
"Kita sudah bersyukur, PBB sudah ikut tangan, tetapi PBB jangan cuma tanjak-tunjuk, PBB juga harus bertanggung jawab. Iya kan. Pengungsi di tampung di satu negara, ini kan ada bebannya. Nah, bebannya itu harus ditanggung jawab oleh PBB," kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Ia juga memahami kondisi dan alasan warga Aceh mengapa kemudian menolak menerima pengungsi Rohingya. Padahal sebelumnya menerima dengan tangan terbuka.
"Pengungsi-pengungsi Rohingya juga kan yang keberatan Aceh itu terjadi indikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi, ya ini juga para pengungsi harus tahu diri, sudah selamat di tampung itu Alhamdulillah. Jangan lagi melakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu murka," ujar Jazuli.
Tidak kalah penting, Jazuli menyoroti pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan bagi pemerintah daerah Aceh dan PBB dalam menangani pengungsi Rohingya.
"Di situ peran pemerintah menjembatani antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dengan PBB. Secara teknis tempat, supaya tidak ada konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat Aceh, kan kalau masyarakat sudah menolak kan bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Jazuli.
"Ya, di situ dicari tempat yang paling mungkin, yang paling aman, yang paling tidak terjadi gesekan-gesekan. Jadi PBB harus mengatasi secara tuntas. Nggak boleh cuma tanjak-tunjuk aja," tandasnya.