DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Meski pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah diklarifikasi, ucapan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ketua partai. 

Pasalnya pernyataan yang mengusulkan jabatan gubernur bisa dihapuskan di Indonesia dinilai merusak semangat perjuangan berdemokrasi.

Hal tersebut diungkap oleh Saddam Rassanjani Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Rabu (1/2/2023) di Banda Aceh.

"Terlepas dari arah yang dimaksudkan Cak Imin, pernyataan penghapusan jabatan kepala daerah ini sangat menciderai semangat berdemokrasi. Kita sudah jauh maju ke depan, tiba-tiba ada keinginan untuk berbalik haluan ke era semi-ororitarianisme, di mana semua keputusan harus di pusat,” kata dosen muda USK itu kapada Dialeksis.com.

Menurut Saddam, jabatan gubernur itu sangat penting bagi daerah, untuk memastikan semua kebijakan dan pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik. Tidak mungkin semua kebijakan dan pembangunan daerah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, jikapun semangatnya ingin ada perampingan struktur atau efisiensi anggaran, jabatan wakil gubernur lebih layak untuk dihilangkan. 

"Sudah ada beberapa contoh kasus yang terjadi di daerah di mana gubernur mampu bekerja tanpa di damping oleh sosok wakil gubernur,” kata Saddam

"Papua tanpa wakil gubernur hingga setahun lebih, DKI Jakarta dua tahun lebih, bahkan Aceh tanpa wakil gubernur hingga periode pemerintahan selesai, pemerintahan bisa berjalan tanpa adanya wakil gubernur,” tambah Saddam.