DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Taufik Abdullah Dosen Ilmu Politik di Universitas Malikussaleh, dengan tegas menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai adalah manifestasi demokrasi yang bermartabat. 

Menurutnya, sebuah pemilu yang dianggap demokratis adalah yang berlangsung tanpa kekerasan, intimidasi, tanpa rasa takut, dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka dengan sepenuh hati.

“Pemilu damai memungkinkan setiap warga negara untuk secara bebas mengekspresikan pendapat dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Pemilu yang berlangsung damai tanpa mengebiri hak-hak asasi manusia demi memperkuat legitimasi pemerintahan, maka partai politik harus menjadi garda terdepan menanamkan prinsip-prinsip tersebut,” kata Taufik Abdullah Dikutip DIALEKSIS.COM, Minggu (8/10/2023).

Menurutnya penting menjaga proses demokrasi dari ancaman apapun yang dapat mengurangi integritasnya. Dalam suasana pemilu yang damai, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa ada ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang memungkinkan suara rakyat didengar dengan jujur dan adil.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa demokrasi bermartabat adanya komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, menciptakan kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dan setelahnya mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Komitmen Partai Politik adalah niscaya menengarai potensi stabilitas sosial politik, Taufik menjelaskan beberapa tantangan pemilu demokratis pada 2024 nanti masih menjadi agenda penting dipikirkan semua pihak. Pemilu yang kita lalui saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan. 

Pertama, masih diwarnai polarisasi masyarakat dan polarisasi politik yang mengarah pada konflik sosial dan konflik antar pendukung disebabkan ketegangan yang dipertontonkan elit politk. 

Kedua, pengaruh uang dan kekuasaan, seringkali mempengaruhi hasil pemilihan daripada kualitas dan integritas calon. Ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat mempengaruhi pandangan publik dan mengancam integritas pemilihan umum.

Pemilu damai sebagai manifestasi demokrasi bermartabat hanya mungkin dimulai oleh adanya komitmen partai politik. 

Partai politik tampil bukan agitator dan provokator yang mengemas berbagai isu dan janji yang seringkali tidak ditepati, nilai taufik dengan menjelaskan beberapa contoh dan fenomena yang diamatinya. 

Mestinya, partai politik memberi edukasi dan advokasi terhadap persoalan dibasis konstituen (pemilih), ironisnya mengaduk-gaduk perasaan pemilih dengan berbagai iming-iming. 

“Strategi politik atau bahkan sesama caleg sengaja mendesain konflik identitas antara satu daerah pemilihan dengan basis pemilihan lainnya untuk mengkaplain teritorialnya, lalu tercipta gab pemisah, dan ironisnya mereka didekati dengan berbagai pendekatan money politic, maka pemilih modallah yang menang,” kata Taufik dalam Rapat koordinasi pemilu damai yang digelar oleh Panwaslih Aceh Jaya bersama dengan Partai Politik.

Untuk itu, jalan panjang demokrasi bermartabat harus dimulai dari partai politik untuk melaksanakan kampanye pemilu yang damai dengan menekankan pada substansi isu, bukan selebrasi, bukan jual beli suara dan bahkan bukan pertandingan mobilisasi massa.

“Jadi, damai tidaknya perhelatan pemilu 2024, sangat tergantung pada kemauan partai politik, karena sesungguhnya partai politik jualah yang memperebutkan mandat rakyat,” tutup Taufik.