Kepala Disbudpar Aceh, Dedy Yuswadi, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ismail membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kolaborasi Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Halal Aceh Terintegrasi di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026). [Foto: Disbudpar Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing wisata halal Aceh.
Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kolaborasi Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Halal Aceh Terintegrasi di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Disbudpar Aceh, Dedy Yuswadi, yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ismail.
Dalam sambutannya, Ismail mengungkapkan posisi Aceh dalam pemeringkatan wisata halal nasional mengalami penurunan. Setelah berada di peringkat kedua pada 2018, 2019, dan 2023, Aceh menempati posisi keempat pada 2025 dan turun ke peringkat keenam pada 2026.
Meski demikian, nilai yang diperoleh Aceh pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Secara nilai, kita sebenarnya mengalami kemajuan. Namun, provinsi-provinsi lain menunjukkan peningkatan yang lebih cepat. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua agar ke depan dapat melakukan upaya yang lebih serius, terarah, dan kolaboratif untuk meningkatkan kembali posisi Aceh,” ujar Ismail.
Libatkan Pelaku Industri Pariwisata
Ismail menegaskan, penurunan peringkat tersebut tidak boleh mengurangi semangat untuk memperkuat citra Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan.
Menurutnya, identitas Aceh sebagai Serambi Mekkah perlu diwujudkan melalui produk wisata yang mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus menawarkan pengalaman perjalanan menarik dan berkualitas.
Melalui FGD tersebut, Disbudpar Aceh melibatkan sejumlah asosiasi pariwisata, di antaranya PHRI, IHGMA, HPI, dan ASPPI.
Kolaborasi ini diarahkan untuk menyusun paket perjalanan wisata halal yang terintegrasi, dengan melibatkan agen perjalanan, pengelola hotel, pemandu wisata hingga pelaku usaha suvenir.
Selain pengembangan paket perjalanan, Ismail juga menyoroti pentingnya pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu memberikan pelayanan profesional sesuai kebutuhan wisatawan.
Ia berharap pengembangan wisata halal dapat memberikan dampak berganda bagi perekonomian masyarakat melalui peningkatan aktivitas berbagai sektor usaha.
FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Umum DPP ASPPI, Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Wisata Halal Aceh, serta pimpinan Zalyan Tour and Travel.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat Aceh. [*]
Sebelumnya
