Koordinator MaTA, Alfian. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendukung penuh langkah Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap proyek pengadaan wastafel di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh senilai Rp 41,2 miliar.

"MaTA sendiri berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum," kata Koordinator MaTA, Alfian saat dihubungi Dialeksis.com, Kamis (25/2/2021).

Menurutnya, kasus ini mudah untuk diusut karena proses pengadaan barang proyek tersebut masih ada di sekolah-sekolah di seluruh Aceh.

"Kita melihat kasus ini tidak sulit untuk diungkap sejauh ada political will dari Polda Aceh untuk mengungkap kasus ini secara tuntas," ungkap Alfian.

Ia melanjutkan, adapun pihak-pihak yang harus bertanggungjawab seperti kalau di dinasnya ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta rekanan dalam proyek tersebut.

"Saya pikir secara administrasi (pihak-pihak ini) yang mudah ditelusuri oleh pihak penyidik Polda Aceh. Penyidik penting untuk menelusuri aliran dana terhadap hasil yang dikorupsi dan siapa saja yang menikmatinya," ujar Alfian.

Koordinator MaTA itu juga mengungkapkan, anggaran pengadaan wastafel ini merupakan anggaran Covid-19 dalam bentuk refocusing dari Pemerintah Aceh. Dana ini perlu dikelola secara baik dan benar karena menyangkut dengan dana bencana.

"Nah artinya, kalau memang ini ditemukan potensi korupsi nantinya, ya para pelaku bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) dimana berpotensi untuk dilakukan hukuman mati, karena ini status negara masih dalam bencana," ujar Alfian.

"Sebenarnya MaTA sendiri dari awal sudah mempertanyakan kebijakan adanya pengadaan ini. Karena kita tahu alat wastafel di sekolah-sekolah sudah memang ada sebelum pengadaan ini. Kita melihat ini hanya untuk kepentingan ekonomi orang-orang tertentu saja, tapi tidak memberi dampak terhadap siswa-siswi," pungkasnya.