Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Ernita Dewi [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh Dr Ernita Dewi mengatakan, ihwal penahanan Bantuan Sosial (Bansos) oleh pemerintah akibat penerimanya belum vaksin merupakan perkara yang dilematis.

Di satu sisi, kata dia, bansos adalah hak warga yang sifatnya tak bisa ditunda. Di sisi lain, pemerintah menginginkan warga bisa mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) dengan vaksinasi.

Adapun mengenai dua pilihan ini, Dr Ernita berharap agar pemerintah bisa lebih mendahulukan penyaluran bansos dengan syarat penerimanya itu juga akan divaksin di kemudian hari.

Hal ini, jelasnya, untuk menghindari ancaman dari hangusnya dana bansos akibat tak tersalurkan kepada penerima karena ditunda-tunda.

"Mana yang hak, harus lebih dulu didahulukan. Kalau bansos dulu, kasih duluan. Tapi vaksin tidak boleh ditunda. Kalau pun pemerintah bersikeras tidak mau memberi, menurut saya ini juga tidak boleh. Daripada bansos hangus, kan nggak boleh dong, mubazir!" ujar Dr Ernita kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (12/11/2021).

Perihal masalah vaksinasi, Dr Ernita meminta semua pihak untuk saling memahami. Ia mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam mengentaskan penyebaran virus corona di daerah.

Bansos dan vaksin, kata Dr Ernita, harus bisa berjalan beriringan. Pemerintah diharap bisa megampanyekan dan mensosialisasi vaksinasi dengan lebih positif.

Menelaah kondisi hari ini, Dr Ernita menyebutkan jika masyarakat saat ini masih ada yang membentengi diri untuk tidak divaksin. Hal ini lantaran pengaruh hoaks yang diterima masyarakat dari berbagai arah.

Ia berharap agar pemerintah mampu membangun kepercayaan masyarakat terhasap pentingnya vaksinasi.

Dr Ernita juga tak menyangkal jika usaha sosialisasi bagi warga yang keras pendirian untuk tidak vaksin memang usaha berat. 

Dengan komitmen dan usaha itu, Dr Ernita percaya bahwa secara pelan namun pasti akan membuahkan hasil untuk tercapainya herd immunity masyarakat ke depan.

"Carikan jalan tengah diantara dua hal besar ini (vaksin dan bansos). Dua-duanya penting. Pemerintah bagaimanapun harus bisa mendahulukan yang penting itu. Jika masyarakat bersikeras tetap nggak mau vaksin, berilah batas waktu. Bansos dikasih duluan saja dan vaksin ini harus dijalankan juga ke depan," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 12.000 keluarga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Nagan Raya, hingga kini masih ditunda pencairan bantuan sosialnya itu oleh pemerintah. 

Penyebab dipendingnya pencairan BPNT dari 12 ribu KPM tersebut, karena mereka semua belum divaksin Covid-19.