DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Dalam rangka upaya mewujudkan program perikanan yang menjadi prioritas yakni program cetak tambak udang vaname dan udang windu, baru-baru ini, Pemkab Aceh Tamiang (Atam) melalui Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (DPKP) melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-RI), Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si di Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut pihaknya memaparkan program-program pembangunan sektor perikanan budidaya terutama yang mengarah ke wilayah pesisir, seperti cetak tambak udang vaname dan udang windu yang selama ini, menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang," kata Kepala DPKP Aceh Tamiang, Safuan SP kepada Dialeksis.com, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, selama ini program cetak tambak udang di Kabupaten Aceh Tamiang masih terkendala anggaran. Maka dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihaknya meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan potensi di daerah dengan mengucurkan dana APBN di tahun 2020 mendatang. 

"Upaya memboyong APBN ke Aceh Tamiang semata-mata untuk mewujudkan pengembangan program perikanan di kabupaten ujung timur Aceh tersebut," ujarnya. 

Wakil Bupati Aceh Tamiang, H.T Insyafuddin tambah Safuan, pernah meninjau lokasi budidaya udang vaname di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan sebaliknya, petambak udang dari Karawang juga sudah melakukan survei ke lokasi tambak udang di Kecamatan Seruway dan Bendahara.

"Daerah kita dianggap cocok untuk budidaya udang vaname dan udang windu, karena didukung air yang bagus dan layak," imbuhnya.

Dihadapan Slamet Soebjakto, Safuan mengusulkan agar ahli tambak asal Karawang tersebut dijadikan konsultan pengembangan budidaya udang vaname dan udang windu di Aceh Tamiang dan pihaknya berharap anggaran untuk mendatangkan konsultan budidaya udang termasuk alat perlengkapan cetak tambak, seperti excavator/beko bisa dimasukan dalam APBN.

"Sebenarnya anggarannya itu ada. Jadi tidak salah kalau kita menyampaikan kebutuhan anggaran dan potensi daerah kita kepada pemerintah pusat melalui DJPB. Harapnya, usulan tersebut dapat disetujui," jelas Safuan. 

Safuan menambahkan upaya pihaknya, menjemput bola dari pusat ini bukan hanya sekedar untuk merealisasikan program-program pemerintah daerah, tapi lebih dari itu sebagai langkah promosi sektor perikanan budidaya kepada pemerintah pusat tentang prospek dan potensi kekayaan alam di pelosok daerah khususnya Aceh Tamiang. (MHV)