DIALEKSIS.COM | Jantho - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati S.Pd menyampaikan bahwa masih ada waktu bagi Pemerintah Aceh Besar mengejar target untuk menyelesaikan program pembangunan daerah lima tahun kepemimpinan Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali dan Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab.

"Kita optimis, di sisa waktu satu semester ini, Pemkab Aceh Besar mampu menuntaskan target pembangunan yang tertuang dalam RPJM 2017-2022," kata Rahmawati, Jumat (11/2/2022) di Kota Jantho.

Ia mengatakan, pihaknya telah menyusun dokumen evaluasi yang akan menjadi patokan bagi pejabat sementara Bupati Aceh Besar ke depan. 

"Tahun ini kita juga menyusun dokumen evaluasi yang nanti akan menjadi pegangan pejabat pengganti Bupati sekarang dalam menuntaskan pembangunan Aceh Besar," terangnya.

Rahmawati juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap RPJM Aceh Besar tahun 2017-2022. Ada dua hal dari enam misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam RPJM yang secara indikator makro belum tercapai, yaitu pertumbuhan ekonomi dan angka penurunan kemiskinan.

"Dalam RPJM tahun 2017-2022, kita mengharapkan target lima tahun pertumbuhan ekonomi Aceh Besar mencapai pada 5,02 persen, namun di penghujung 2019 kita dilanda pandemi. Bukan hanya Aceh Besar saja, namun seluruh dunia juga merasakannya, sehingga targetnya turun menjadi 0,31 persen, tapi ini belum sampai minus," jelasnya.

Menurutnya, hal yang mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi secara drastis menjadi 3,77 persen dari angka tahun 2019 yaitu 4,02 persen dan tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Aceh Besar 0.31 persen.

Begitupun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh Besar yang mendukung terhadap pendapatan daerah menurun, sektor tersebut terjadi pada sektor pergudangan dan pengangkutan.

"Sektor pergudangan dan pengangkutan yang biasanya menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi turun, namun sektor ekonomi lainnya penurunan tidak terlalu besar. Bahkan di sektor pertanian Aceh Besar surplus," ungkapnya.

Begitu juga dengan angka penurunan kemiskinan. Secara data, pada tahun 2017 hingga 2019, penurunan angka kemiskinan berada pada trend yang baik, dimana sesuai target Pemerintah Aceh Besar setiap tahun menurunkan angka kemiskinan pada angka satu persen tiap tahunnya.

"Sehingga pada tahun 2019 angka kemiskinan berada pada 13.0 persen sedangkan sebelum Mawardi Ali menjabat sebagai Bupati angka kemiskinan berada pada 15,0 persen, namun sejak Covid-19 melanda angka kemiskinan naik satu persen," sebutnya.

Rahmawati menuturkan, untuk target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Besar yang sudah memasuki tahun keempat yaitu tahun 2022-2025, ada dua indikator target yang belum tercapai. Pertama pada angka kematian bayi, yang mana pada RPJP Aceh Besar tahun 2025, Aceh Besar menargetkan per 1000 kelahiran nol kematian.

"Namun hal itu belum tercapai targetnya, selanjutnya untuk kematian ibu hamil, per 10 ribu ibu melahirkan nol kematian, dua hal ini belum tercapai targetnya," tuturnya.

Sedangkan untuk IPM dan pertumbuhan ekonomi dalam RPJP Aceh Besar telah melampaui target yang dicanangkan.

"Dua hal itu telah tercapai targetnya, atas dasar itulah kita menyusun rencana pembangunan Aceh Besar, saya pikir masih ada waktu untuk kita mengejar target yang belum selesai," pungkasnya. [MC]