Ketua Umum Ikamba, Akbar Anzulai. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (Ikamba) memperingatkan akan bahaya efek domino dari inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bakal mempengaruhi kualitas ekonomi di Banda Aceh, apa lagi pasca kenaikan harga BBM di awal bulan September 2022. 

Ketua Umum Ikamba Akbar Anzulai mengatakan, laju inflasi Kota Banda Aceh periode Juli-Agustus 2022 memang mengalami penurunan. Menurutnya, turunnya angka inflasi ini masih tergolong kecil karena bisa berpotensi melonjak lagi.

Hal ini, tegas dia, harus diwaspadai oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh ketika naiknya BBM di awal September kemarin, apalagi dengan adanya data inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini bakal membuat kualitas ekonomi di Banda Aceh jadi lebih mengkhawatirkan.

Karenanya, ia berharap kepada Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq untuk segera bekerja dan lebih serius melibatkan SKPK dan unsur-unsur strategis lainnya untuk menyiapkan skema dan solusi apabila terjadi lonjakan harga barang kebutuhan pokok, jangan one man show.

“Bakri Siddiq harus mampu memastikan supply barang dan harga terkontrol dengan baik. Karena saat ini harga barang kebutuhan pokok sudah mulai mengalami kenaikan,” ujar Akbar kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (25/9/2022).

Di samping itu, Ikamba juga meminta Bakri Siddiq untuk melakukan operasi pasar yang benar-benar serius dan objektif. Pj Walikota Banda Aceh juga harus menyiapkan alternatif lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Ini sangat serius, apalagi sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti Aceh saat mengevaluasi inflasi daerah. Aceh menjadi salah satu daerah dengan inflasi paling tinggi, yaitu 6,97 persen,” ungkapnya.

“Ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang disatu sisi sangat kita sayangkan, imbasnya adalah akan terjadi efek domino yang sangat berdampak pada banyak sektor di kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Pj Walikota Banda Aceh, kata dia, juga harus mengintegrasikan persoalan inflasi ini secara komprehensif dan aktual bersama SKPK dengan kompak. Juga unsur eksternal seperti akademisi, LSM, pengusaha, OKP, Ormas, dan unsur strategis eksternal lainnya.

“Sehingga mendapatkan banyak masukan serta solusi agar pemerintah dapat mengontrol laju inflasi dan kestabilan harga barang pokok,” pungkasnya.(Akh)