DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengkritisi informasi terkait  sejumlah proyek Strategis Nasional (PSN) terancam dicoret. Informasi bahwa terdapat 6 PSN yang terancam gagal direalisasikan itu pertama sekali  dilontarkan oleh Dr M Adli Abdullah MCL, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Rakyat untuk Jalan Perubahan (Bara JP) Aceh.

Menurut Aryos, informasi 6 PSN Aceh yang terancam gagal terealisasi itu tak lebih dari kesimpulan subjektif Adli.  Padahal hingga detik ini diketahui belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat bahwa PSN di aceh akan dihentikan.

" Pernyataan 6 PSN terancam dicoret itu tak lebih dari kesimpulan subjektif Adli.  mengapa justru Adli berfikir PSN akan gagal? Padahal  hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat bahwa PSN di Aceh akan dihentikan.  Pernyataan dia tersebut dibaca sebagai niat untuk menuding menuding Pemerintah Aceh yang seolah tidak pro aktif dalam mensukseskan PSN. Kemudian secara politik juga menuding jokowi tidak berpihak pada kepentingan orang Aceh" ujar akademisi FISIP Unsyiah ini melalui siaran persnya, minggu (21/10).

Justru informasi yang diperoleh Aryos, bahwa PNS di Aceh sudah memasuki progres pembangunan , seperti jalan tol Banda Aceh- Sigli

" Informasi yang kita peroleh dari Bappeda Aceh,  Khusus untuk  PSN jalan Tol Banda Aceh - Sigli. Pemprov Aceh sudah melakukan percepatan penangan mulai dari izin penggunaan lahan, Penetapan lokasi, sosialisasi dan pengukuran lahan. saat ini sebagian lahan di Blang Bintang, Montasik & Indrapuri sudah clear serta sudah disiapkan kelengkapan administrasi pengajuan pembayaran lahan ke LMAN, sementara penilaian harga oleh KJPP masih terus berlansung di lapangan. Kementrian PUPR & Komite Pemantauan Percepatan Infrastruktun PSN Kemenko Perekonomian bahkan memberikan apresiasi atas upaya percepatan penyelesaian PSN di Aceh. Informasi valid lainnya yang kita peroleh dari Bappeda Aceh, ternyata Plt Gubernur Aceh bersama SKPA sejauh ini juga sudah melakukakan komunikasi dengan beberapa menteri terkait agar potensi kendala PSN Aceh dapat diantisipasi " jelas alumnus Universitas Gadjah Mada ini.

Trase jalan tol Trans Sumatera Medan - Banda Aceh (foto: hutama karya)

Karena itu, Aryos menilai pernyataan Adli bahwa PSN di aceh terancam dicoret adalah sebuah kesimpulan prematur tanpa basis data valid.

" Jadi ini semua merupakan kesimpulan prematur tanpa basis data yang valid.  Bagaimana mungkin pemerintah pusat langsung main stop proyek padahal tahapan persiapan sudah berlangsung jauh hari. Lagipula tak ada informasi resmi dari pusat bahwa pusat akan menyetop 6 PSN Aceh. Jadi kesimpulan Adli sangat prematur sebab mendahului kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini dapat menjadi blunder politik bagi dirinya. Tidak menutup kemungkinan pernyataan prematur dapat menjadi bumerang bagi dirinya saat ini sedang menduduki posisi sebagai ketua tim Bara JP " pungkas Aryos.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Adli yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bara JP di Jakarta pada 15 Oktober 2018 mengeluarkan statemen pada media bahwa jelang berakhirnya waktu pemerintahan Presiden Jokowi tahun depan, jokowi  tak mau ada PSN terbengkalai dan tak selesai.

"53 PSN yang progresnya belum menggembirakan atau masuk pada tahap penyiapan, dikeluarkan dari mendaftar PSN. Ironisnya, enam proyek berada di Aceh," kata Adli, sebagaimana dilansir harian Serambi Indonesia, Minggu (21/10).  (*Rel)