Pengamat Ekonomi, Dr Amri. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2022 sampai saat ini belum adanya sebuah kejelasan ataupun pembahasan lebih lanjut.

Pengamat Ekonomi, Dr Amri mengatakan, Rancangan APBA Tahun Anggaran (TA) 2022 harus segera dibahas secara mendetail dan mengikuti aturan yang berlaku di Negara ini..

“Kalau tidak dibahas dengan mengikuti aturan pembahasan uang negara segera ini akan jadi temuan BPK dan KPK pada tahun 2023, inikan menyangkut uang negara, karena APBA itu bukan hanya tanggung jawab Eksekutif saja, tapi Legislatif juga,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (15/11/2021).

Dirinya menjelaskan, waktunya tinggal sedikit lagi, dengan waktu yang singkat ini harus segera diselesaikan.

Dr Amri menegaskan, jangan jadikan sebuah keterlambatan itu menjadi sebuah tren atau kebiasaan yang selalu dilakukan.

Saat ini, Kata Dr Amri, posisi DPRA sangat strategis dan perlu menyesuaikan dengan RPJM A 2017 - 2022. Jika sedikit salah langkah saja dalam penyusunan Rancangan APBA 2022, DPRA akan berurusan dengan BPK dan KPK.

“Andai kata DPRA sudah membahas lebih awal, ini sudah selesai semua,” kata Dr Amri.

Dr Amri mengatakan, Rancangan APBA 2022 ini harus dibahas dengan mendetail dan harus mengikuti aturan mekanisme yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Jangan asal-asalan dibahas, harus mendetail, uang APBA itu mencapai Puluhan Trilliun jadi harus segera ada keputusan dan dibahas dengan sangat hati-hati dan mendetail,” sebutnya.

Kemudian, Dr Amri menyampaikan, jangan sampai apa yang sudah terjadi sebelumnya, terjadi lagi di tahun selanjutnya.

“Jangan terjadi lagi kasus Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, dan proyek Multiyears, ” pungkasnya.

Dr Amri juga menyebutkan, saat ini juga sedang masuk tahun-tahun Politik, karena itu penting sekali agar APBA 2022 itu sudah selesai dibahas. Karena, sementara itu kepengurusan pemerintah Aceh kini akan segera berakhir, dan nanti akan ada Pj Gubernur.

“Ditahun Politik ini, tentu akan banyak sekali hal yang terjadi, karena DPRA harus bisa mengambil sikap tegas dalam hal ini untuk segera APBA 2022 diselesaikan,” tukasnya. [ftr]