Aliansi Mahasiswa USK Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Tangani Bencana Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menilai penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh kian rentan ditarik ke dalam kepentingan tertentu.

Kondisi itu dinilai berpotensi mengaburkan tujuan utama penanggulangan bencana, yakni pemulihan korban dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.

Atas dasar itu, mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia membentuk Tim Khusus Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh yang berada langsung di bawah kendali Presiden.

Sikap tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers Aliansi Mahasiswa USK yang digelar pada Selasa (30/12/2025), di lingkungan Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Konferensi pers ini merupakan kelanjutan dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK, sebagai respons atas berulangnya bencana hidrometeorologi dan dinamika penanganan pascabencana di Aceh.

Konsolidasi mahasiswa ini dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai fakultas, di antaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Syiah Kuala.

Kehadiran lintas fakultas tersebut mencerminkan keseriusan mahasiswa dalam memandang persoalan kebencanaan tidak semata sebagai masalah teknis, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa persoalan pascabencana di Aceh tidak berhenti pada soal distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur.

Menurutnya, terdapat persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat jika tidak ditangani secara serius.

“Penanganan bencana di Aceh hari ini tidak hanya menghadapi tantangan di lapangan, tetapi juga tantangan struktural. Kami melihat adanya kecenderungan isu kebencanaan ditarik ke arah kepentingan tertentu, sehingga fokus kemanusiaan justru terpinggirkan,” ujar Ammar dalam keterangan kepada media dialeksis.com.

Aliansi Mahasiswa USK menyoroti adanya penggiringan narasi kebencanaan ke isu-isu politik yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan mendesak korban.

Praktik tersebut, menurut mahasiswa, berisiko mengalihkan perhatian publik dan pemerintah dari upaya pemulihan yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya pengalihan narasi ke isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” kata Ammar.

Selain persoalan narasi, mahasiswa juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu.

Praktik semacam itu dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.

Aliansi Mahasiswa USK turut mengkritisi minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana.

Kenaikan harga yang tidak terkendali dinilai memperberat beban masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tengah berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.

“Dalam situasi darurat dan pemulihan, negara seharusnya hadir menjamin stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan dasar. Lemahnya pengawasan justru membuat masyarakat korban bencana menanggung beban berlapis,” ujar Ammar.

Atas berbagai persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa USK merekomendasikan Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi di Aceh dan wilayah Sumatera secara umum.

Tim ini diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, serta memiliki kewenangan kuat untuk mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.

Mahasiswa menilai keberadaan tim khusus diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.

“Tim khusus ini harus memiliki mandat yang jelas dan kuat, sehingga tidak mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu. Fokusnya harus murni pada kepentingan korban dan pemulihan Aceh,” kata Ammar.

Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa -- pemerintah, masyarakat sipil, hingga media -- untuk mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Ia menegaskan pentingnya menghindari narasi dan tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, transparan, dan berpihak pada korban.

“Bencana tidak boleh dijadikan ruang kontestasi kepentingan. Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah kehadiran negara yang utuh, adil, dan berpihak pada rakyat,” tutupnya. [nh]