DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta untuk segera menyelesaikan kelanjutan pembangunan sejumlah proyek di Aceh, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan 2022. 

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan lima proyek APBN tahun 2022 mangkrak di Aceh. Lima proyek tersebut yakni Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee, Kabupaten Aceh Utara, Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah (Kampus Putri), Pembangunan Rumah Susun Ponpes Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee, Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Munawwarah dan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman.

“Kami menduga ada masalah serius di perencanaan dan sistem tata kelola barang dan jasa, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan di lapangan,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Selasa (7/2/2023).

Alfian mengaku, Tim MaTA juga telah menelusuri fakta di lapangan serta melakukan tracking melalui sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa terhadap paket pekerjaan tersebut. 

Sementara sejumlah paket pekerjaan yang diduga bermasalah dan mangkrak itu dijabarkan seperti rehabilitasi bendungan daerah Krueng Pase, Aceh Utara.

Alfian mendesak Kemeterian PUPR RI segera menyelesaikan kelanjutan pembagunan lima proyek mangkrak tersebut, mengingat penerima manfaat atas rehabilitasi bendungan Krueng Pasee dan pembagunan gedung atau rumah susun di empat titik tersebut harus diberi kepastian penyelesainya.