Ilustrasi terkait kecerdasan pelajar Indonesia. [Foto: desain ChatGPT oleh dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebuah video yang beredar di media sosial menyebut pelajar Indonesia sebagai yang “paling bodoh” di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan rendahnya kemampuan membaca dan berhitung berdasarkan Programme for International Student Assessment atau PISA.
Namun, penyebutan itu tidak tepat secara data maupun keilmuan. PISA tidak mengukur kecerdasan atau tingkat “kebodohan” siswa. Survei yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun menggunakan pengetahuan matematika, membaca, dan sains untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.
Berdasarkan hasil PISA 2022 -- data internasional terbaru yang tersedia hingga 23 Agustus 2026 -- Indonesia memang masih berada di kelompok bawah. Akan tetapi, Indonesia bukan negara dengan nilai paling rendah di Asia Tenggara.
Jika delapan negara Asia Tenggara peserta PISA 2022 diurutkan berdasarkan skor rata-rata, Indonesia berada di atas Filipina dan Kamboja dalam seluruh bidang yang diuji.
Berdasarkan data OECD PISA 2022, Singapura memperoleh skor 575 untuk matematika, 543 untuk membaca, dan 561 untuk sains. Capaian tersebut menempatkan Singapura jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Vietnam berada di posisi kedua dengan skor 469 untuk matematika, 462 untuk membaca, dan 472 untuk sains. Sementara itu, Brunei Darussalam mencatat skor 442 untuk matematika, 429 untuk membaca, dan 446 untuk sains.
Malaysia berada di urutan berikutnya dengan skor 409 matematika, 388 membaca, dan 416 sains. Thailand memperoleh skor 394 untuk matematika, 379 membaca, dan 409 sains.
Indonesia berada di posisi keenam dari delapan negara Asia Tenggara yang tercantum dalam data tersebut. Indonesia mencatat skor 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains.
Capaian Indonesia masih berada di bawah Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura. Namun, Indonesia masih berada di atas Filipina dan Kamboja dalam ketiga bidang penilaian.
Filipina mencatat skor 355 matematika, 347 membaca, dan 356 sains, sedangkan Kamboja berada di posisi terbawah dengan skor 336 matematika, 329 membaca, dan 347 sains.
Data tersebut memperlihatkan Indonesia secara sederhana berada pada urutan keenam dari delapan negara Asia Tenggara peserta PISA 2022. Laos, Myanmar, dan Timor-Leste tidak mengikuti asesmen tersebut sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perbandingan.
OECD juga memberikan catatan kehati-hatian ketika membandingkan nilai membaca Vietnam dengan negara lain karena terdapat persoalan keterhubungan sebagian butir soal dengan skala internasional. Karena itu, PISA sebaiknya dibaca sebagai gambaran mutu sistem pendidikan, bukan sekadar tabel peringkat.
Bukan Terendah, tetapi Tetap Mengkhawatirkan
Meski klaim bahwa Indonesia merupakan negara paling rendah di Asia Tenggara tidak terbukti, kondisi pendidikan nasional tetap menghadapi masalah serius.
Catatan OECD untuk Indonesia menunjukkan hanya 18 persen siswa Indonesia mencapai kompetensi minimal atau Level 2 dalam matematika. Artinya, sekitar 82 persen siswa belum mencapai kemampuan dasar yang ditetapkan PISA.
Dalam membaca, hanya 25 persen siswa mencapai Level 2 atau lebih tinggi. Pada bidang sains, jumlahnya sekitar 34 persen. Hampir tidak ada siswa Indonesia yang mencapai kategori berkinerja tinggi, yakni Level 5 atau Level 6.
OECD juga mencatat skor Indonesia pada 2022 turun dibandingkan 2018 dalam matematika, membaca, dan sains. Hasil tersebut termasuk yang terendah selama Indonesia mengikuti PISA. Sejumlah kemajuan yang sempat terlihat sebelumnya berbalik mengalami penurunan sejak 2015.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya mengakui besarnya tantangan tersebut. Ia menyebut rendahnya nilai matematika menunjukkan banyak siswa kesulitan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kemampuan membaca yang rendah menandakan siswa kesulitan memahami gagasan utama dalam suatu teks.
Pemerintah juga menemukan kesenjangan mutu antardaerah. Berdasarkan Asesmen Nasional jenjang SMP/MTs 2024, ada daerah yang lebih dari 70 persen siswanya mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Namun, di daerah lain, angkanya masih berada di bawah 40 persen. Kemendikdasmen menyebut ketimpangan itu terutama masih terlihat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur.
Lama Sekolah Naik, Hasil Belajar Belum Mengikuti
Persoalan pendidikan Indonesia memperlihatkan dua wajah berbeda. Dari sisi akses, Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dari sisi mutu pembelajaran, hasilnya belum sebanding dengan bertambahnya waktu yang dihabiskan siswa di sekolah.
Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun pada 2025, naik dari 8,85 tahun pada 2024. Harapan lama sekolah juga meningkat dari 13,21 menjadi 13,30 tahun.
Angka partisipasi kasar pada 2024 mencapai 99,19 persen untuk kelompok usia 7“12 tahun dan 96,17 persen untuk usia 13“15 tahun. Akan tetapi, partisipasi turun menjadi 74,64 persen pada kelompok usia 16“18 tahun.
Dengan kata lain, Indonesia relatif berhasil membawa lebih banyak anak masuk sekolah. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberadaan mereka di ruang kelas benar-benar menghasilkan kemampuan membaca, berhitung, bernalar, dan memecahkan masalah.
Kondisi itu sejalan dengan penelitian Amanda Beatty, Emilie Berkhout, Luhur Bima, Menno Pradhan, dan Daniel Suryadarma yang diterbitkan dalam International Journal of Educational Development pada 2021.
Penelitian berjudul “Schooling Progress, Learning Reversal: Indonesia’s Learning Profiles Between 2000 and 2014” menemukan peningkatan partisipasi sekolah menengah tidak selalu diikuti peningkatan kemampuan belajar.
Kemampuan matematika siswa justru mengalami penurunan sekitar seperempat standar deviasi selama periode penelitian. Rata-rata kemampuan numerasi siswa kelas VII pada 2014 bahkan ditemukan setara dengan kemampuan siswa kelas IV pada 2000. Temuan tersebut merupakan data historis, tetapi memperlihatkan bahwa penambahan tahun sekolah tidak otomatis menghasilkan penambahan pengetahuan.
Sinyal serupa masih terlihat dalam data nasional terbaru. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen melaporkan capaian kompetensi minimum literasi siswa SD/MI turun dari 59,04 persen pada 2024 menjadi 55,7 persen pada 2025. Capaian numerasi juga turun dari 52,48 persen menjadi 48,25 persen.
Sekitar 35,6 persen siswa kelas IV masih belum mencapai kemampuan dasar numerasi dan 18,8 persen belum menguasai kemampuan dasar literasi. Kemampuan membaca tingkat tinggi--memahami makna, menghubungkan informasi, dan menafsirkan bacaan--juga baru dikuasai sebagian kecil siswa.
Yang Bermasalah Sistemnya, Bukan Kecerdasan Anak
Berbagai data tersebut memperlihatkan bahwa istilah “pelajar terbodoh” bukan hanya keliru, tetapi juga mengaburkan akar persoalan. Nilai asesmen yang rendah tidak membuktikan anak Indonesia memiliki kecerdasan lebih rendah. Hasil itu lebih tepat dibaca sebagai cermin kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan pembelajaran yang efektif, merata, dan relevan.
Persoalannya mencakup lemahnya fondasi membaca dan berhitung sejak kelas awal, kesenjangan kualitas antardaerah, kompetensi dan pemerataan guru, lingkungan belajar, ketersediaan bahan bacaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.
Pada April 2026, Kemendikdasmen bersama UNICEF, Tanoto Foundation, dan Gates Foundation meluncurkan kolaborasi penguatan literasi dan numerasi. Program tersebut diarahkan pada perbaikan pembelajaran kelas awal, peningkatan kapasitas guru, pembiasaan membaca, serta penggunaan asesmen diagnostik untuk menyesuaikan pengajaran dengan kemampuan siswa.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan tantangan learning loss, learning poverty, serta rendahnya literasi dan numerasi harus menjadi dorongan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas dan merata. Kemendikdasmen.
Hasil PISA 2025 dijadwalkan diumumkan OECD pada 8 September 2026. Laporan tersebut akan menjadi ujian terbaru untuk melihat apakah berbagai perubahan kebijakan pendidikan Indonesia mulai menghasilkan perbaikan atau justru kembali memperlihatkan stagnasi.
Karena itu, perdebatan mengenai pendidikan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pelabelan dan peringkat. Pertanyaan terpenting bukan apakah anak Indonesia “bodoh”, melainkan mengapa semakin banyak tahun yang mereka habiskan di sekolah belum sepenuhnya berubah menjadi kemampuan belajar yang nyata. [arn]
Sebelumnya
