Deportasi Migran ke Prancis Dihentikan Sementara oleh Pengadilan Inggris

DIALEKSIS.COM | London - Seorang hakim Inggris untuk sementara waktu memblokir pemerintah untuk memulangkan seorang pencari suaka yang menyeberangi Selat Inggris kembali ke Prancis, menunda deportasi pertama berdasarkan perjanjian antara London dan Paris.

Pria Eritrea berusia 25 tahun itu dijadwalkan meninggalkan Inggris pada hari Rabu (17/9/2025) dengan penerbangan komersial. Namun setelah pengacaranya mengajukan banding, hakim Pengadilan Tinggi Clive Sheldon memberikan "masa pemulihan sementara yang singkat" agar pria tersebut dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaimnya bahwa ia adalah korban perdagangan manusia.

Pengacara Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood berpendapat bahwa pria tersebut, yang tidak dapat diidentifikasi karena alasan hukum, dapat dan seharusnya mencari suaka di Prancis.

“Menurut saya, ada masalah serius yang perlu diadili terkait klaim perdagangan manusia dan apakah Menteri Luar Negeri telah menjalankan tugas investigasinya secara sah atau tidak,” kata hakim tersebut.

Putusan ini merupakan kemunduran bagi upaya Perdana Menteri Keir Starmer untuk menghentikan orang-orang menyeberangi Selat dari Prancis dengan perahu kecil.

Lebih dari 30.000 orang telah menyeberangi Selat Malaka tahun ini, setelah 37.000 orang pada tahun 2024. Puluhan orang tewas dalam beberapa tahun terakhir saat mencoba menyeberangi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan perahu karet yang penuh sesak.

Starmer membatalkan rencana kontroversial pemerintahan Konservatif sebelumnya untuk mengirim migran yang menyeberangi Selat Malaka dalam perjalanan satu arah ke Rwanda. 

Sebaliknya, ia menaruh harapan pada kesepakatan dengan Paris untuk mengirim kembali beberapa orang yang menyeberang ke Prancis, dengan imbalan menerima beberapa pencari suaka yang saat ini berada di Prancis dan memiliki hubungan keluarga dengan Inggris.

Para pejabat Inggris menyatakan bahwa rencana "satu masuk, satu keluar" merupakan terobosan besar, meskipun program awalnya hanya melibatkan sejumlah kecil orang.

Pemerintah juga berupaya mempercepat pemrosesan klaim suaka. Para pejabat telah menampung puluhan ribu migran yang menunggu keputusan di hotel-hotel dengan biaya publik, dan hotel-hotel tersebut telah menjadi titik api protes.

Menteri Kabinet Liz Kendall mengatakan keputusan pengadilan tersebut mengecewakan, tetapi tidak akan menghentikan kelanjutan perjanjian tersebut.

"Ini hanya satu orang. Keputusan ini tidak akan merusak dasar fundamental dari kesepakatan ini," ujarnya. [abc news]