Ilustrasi pasar beras di bangladesh. Foto: grok
DIALEKSIS.COM | Internasional - Pemerintah Bangladesh dilaporkan bersiap mengimpor 50.000 metrik ton beras dari Pakistan melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G). Rencana itu muncul di tengah upaya Dhaka memperkuat cadangan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.
Kerja sama pangan Bangladesh-Pakistan disebut memasuki tahap akhir. The Daily Star melaporkan, nota kesepahaman antara Trading Corporation of Bangladesh (TCB) dan Trading Corporation of Pakistan (TCP) untuk memfasilitasi perdagangan pangan G2G ditargetkan diteken pada pekan pertama Juli 2026.
Rencana impor tersebut bukan semata urusan dagang. Bagi Bangladesh, beras adalah komoditas strategis. Pemerintah setempat masih menjaga stok pangan publik melalui kombinasi pengadaan dalam negeri, tender internasional, dan kerja sama G2G. Data kantor berita Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) menyebutkan, per 30 Maret 2026, gudang pangan pemerintah Bangladesh menyimpan sekitar 1,92 juta metrik ton bahan pangan, termasuk 1,579 juta metrik ton beras dan 339 ribu metrik ton gandum.
Namun, rencana pembelian beras dari Pakistan memantik perhatian publik. Sebab, sejumlah pengiriman beras asal Pakistan sebelumnya pernah masuk dalam notifikasi keamanan pangan Uni Eropa karena masalah residu pestisida dan aflatoksin. Sistem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Uni Eropa, misalnya, mencatat notifikasi pada 22 April 2025 terkait residu pestisida dan aflatoksin pada beras asal Pakistan yang dilaporkan oleh Belgia.
Meski demikian, catatan tersebut tidak dapat dibaca sebagai larangan menyeluruh terhadap semua beras Pakistan. Penolakan atau notifikasi keamanan pangan biasanya berlaku terhadap pengiriman tertentu, bukan otomatis terhadap seluruh produk dari satu negara. Artinya, kualitas setiap konsinyasi tetap harus dinilai berdasarkan hasil pengujian laboratorium, ketertelusuran produk, dan kepatuhan terhadap standar sanitasi-fitosanitasi negara pengimpor.
Pakistan sendiri masih menjadi salah satu pemain penting dalam perdagangan beras global. Laporan USDA Foreign Agricultural Service pada Juli 2026 memproyeksikan ekspor beras Pakistan mencapai 4,7 juta ton pada 2025/2026 dan naik menjadi 4,9 juta ton pada 2026/2027.
Persoalannya kini bukan semata dari negara mana beras itu berasal, tetapi apakah setiap pengiriman yang masuk ke Bangladesh benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. Isu utama yang menjadi perhatian adalah residu pestisida, aflatoksin, logam berat, kualitas penyimpanan, serta dokumen ketertelusuran rantai pasok.
Aflatoksin menjadi salah satu perhatian serius dalam perdagangan pangan. Racun alami ini dapat muncul akibat pertumbuhan jamur pada bahan pangan yang disimpan, diangkut, atau diproses dalam kondisi tidak memadai. FDA Amerika Serikat menyebut konsumsi makanan yang mengandung aflatoksin secara rutin dapat meningkatkan risiko kanker hati dan gangguan kesehatan lainnya.
Uni Eropa selama ini dikenal menerapkan standar keamanan pangan yang ketat. RASFF digunakan sebagai mekanisme pertukaran informasi cepat antarotoritas pangan Eropa apabila ditemukan risiko terhadap kesehatan publik dalam rantai pangan.
Karena itu, para ahli keamanan pangan menilai harga murah atau kompetitif tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengadaan beras. Setiap pengiriman beras impor perlu diuji secara menyeluruh sebelum dilepas ke pasar. Pengujian itu mencakup residu pestisida, aflatoksin, logam berat, kadar air, kebersihan fisik, hingga kesesuaian dokumen asal-usul produk.
Transparansi juga menjadi kunci. Pemerintah Bangladesh dinilai perlu membuka ruang akuntabilitas publik dalam proses impor pangan, terutama bila komoditas tersebut dikonsumsi luas oleh masyarakat. Hasil pengujian laboratorium, sertifikat mutu, dan dokumen pemasok semestinya menjadi bagian dari pengawasan ketat sebelum beras masuk ke rantai distribusi.
Dalam konteks ekonomi, impor 50.000 ton beras dari Pakistan dapat membantu memperkuat stok dan menekan potensi gejolak harga. Apalagi Bangladesh masih menghadapi tekanan eksternal akibat kenaikan harga pangan, pupuk, dan energi. Bank Dunia pada 27 Juni 2026 bahkan menyetujui pembiayaan darurat 1,1 miliar dolar AS untuk Bangladesh, termasuk dukungan ketahanan pangan dan impor pupuk bagi musim tanam padi.
Namun dari sisi kesehatan publik, manfaat ekonomi itu tetap harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian. Jika pengawasan longgar, impor beras justru berisiko memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Dengan demikian, rencana impor beras Bangladesh dari Pakistan tidak perlu dibaca secara hitam-putih. Pakistan tetap memiliki kapasitas sebagai eksportir beras global. Tetapi riwayat notifikasi keamanan pangan dari Uni Eropa menjadi pengingat bahwa setiap pengiriman harus diuji secara ketat.
Jika seluruh hasil laboratorium menunjukkan beras tersebut aman, berada di bawah ambang batas residu pestisida dan aflatoksin, serta memenuhi standar mutu Bangladesh, impor itu dapat menjadi instrumen penting menjaga stabilitas pangan.
Sebaliknya, tanpa pengujian independen dan transparansi yang memadai, isu kualitas pangan akan terus membayangi kebijakan impor tersebut. Dalam urusan beras, kepastian stok penting. Tetapi keselamatan konsumen jauh lebih penting.
Sebelumnya
