Para pengangkut padi di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. [Foto: dok. dialeksis.com/Naufal Habibi]DIALEKSIS.COM | Jakarta - Produksi beras nasional pada semester I 2026 diperkirakan mencapai 19,27 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi sebesar 15,48 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,79 juta ton sepanjang Januari-Juni 2026.
Pemerintah berupaya menjaga agar melimpahnya produksi tidak menekan harga gabah di tingkat petani. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tetap menjalankan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar minimal Rp 6.500 per kilogram melalui Perum Bulog.
"Harga gabah kita jaga Rp 6.500. HPP pemerintah yang membuat petani bahagia itu Rp 6.500 per kilo," kata Amran dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (4/7/2026).
Berdasarkan data Bapanas, produksi beras pada triwulan I mencapai 9,63 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 7,76 juta ton. Artinya terdapat surplus 1,86 juta ton. Pada periode yang sama, Bulog telah menyerap setara beras sebanyak 1,46 juta ton sehingga masih tersisa sekitar 400,8 ribu ton yang dapat diserap pelaku usaha swasta.
Sementara itu, produksi beras pada triwulan II diperkirakan mencapai 9,64 juta ton atau lebih tinggi dari kebutuhan konsumsi sebesar 7,72 juta ton. Surplus pada periode April-Juni diperkirakan mencapai 1,92 juta ton. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap sekitar 1,83 juta ton setara beras dari hasil panen dalam negeri.
Secara kumulatif, realisasi penyerapan Bulog selama semester I 2026 telah mencapai sekitar 3,3 juta ton setara beras. Dengan masih adanya surplus sekitar 483,9 ribu ton, pemerintah membuka ruang bagi sektor swasta untuk menyerap hasil produksi sebagai tambahan stok nasional.
Amran menegaskan pemerintah tidak ingin harga gabah turun karena dapat mengurangi minat petani untuk menanam padi. Menurutnya, apabila petani merugi dan menghentikan produksi, Indonesia berpotensi kembali bergantung pada impor beras seperti yang terjadi pada 2023 dan 2024. Ia juga memastikan stok beras nasional, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau pada Agustus hingga September.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) pada Juni 2026 mencapai 114,65, naik 0,86 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang 2026, didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani padi sebesar 1,13% dan komoditas palawija sebesar 1,05%. Indeks harga yang diterima petani padi hingga Juni 2026 juga tercatat sebesar 149,65, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. [in]
Sebelumnya
