Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus tokoh pendidikan dayah, Dr. H. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I., M.A. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kitab menjadi salah satu penopang utama proses pembelajaran dan pendidikan santri di dayah. Karena itu, ketersediaan kitab dinilai tidak boleh dipandang sebagai kebutuhan tambahan, terutama bagi santri dari keluarga kurang mampu dan mereka yang terdampak bencana banjir.
Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus tokoh pendidikan dayah, Dr. H. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I., M.A., mengatakan realitas kehidupan santri di Aceh menunjukkan banyak peserta didik dayah berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Dalam kondisi tersebut, memenuhi kebutuhan kitab bukan perkara mudah.
“Kita perlu melihat persoalan ini dari realitas kehidupan santri di Aceh. Pada umumnya, banyak santri yang belajar di dayah berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas,” ujarnya kepada media dialeksis.com, Minggu (6/9/2026).
Teuku Zulkhairi menegaskan, kitab bagi santri bukan sekadar buku bacaan tambahan, tetapi merupakan instrumen utama dalam proses pembelajaran di dayah.
“Bagaimana mungkin kita berharap santri dapat belajar secara optimal kalau perangkat utama belajarnya saja sulit mereka miliki?” katanya.
Teuku Zulkhairi menilai persoalan biaya pembelian kitab berpotensi menjadi salah satu hambatan bagi keberlanjutan pendidikan santri, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, kondisi tersebut masih ditemukan dalam kehidupan pendidikan dayah. Sebagian santri dapat mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran ketika tidak mampu membeli kitab yang dibutuhkan.
“Menurut saya, biaya kitab sangat mungkin menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan santri, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Karena itu, kehadiran pemerintah dalam membantu menyediakan kitab dan Al-Qur’an dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pendidikan dayah.
“Kitab bagi santri bukan barang mewah, tetapi instrumen utama pembelajaran. Karena itu, ketika pemerintah hadir membantu menyediakan kitab dan Al-Qur’an, saya kira itu merupakan bentuk keberpihakan yang positif terhadap pendidikan dayah,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak hanya membantu mengurangi beban ekonomi keluarga santri, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap keberadaan pendidikan dayah sekaligus dapat meningkatkan semangat santri dalam menuntut ilmu.
Teuku Zulkhairi juga melihat kebijakan tersebut dalam perspektif keadilan dalam pemanfaatan anggaran publik.
Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperoleh dukungan melalui dana Otonomi Khusus. Karena itu, ia menilai wajar apabila sebagian anggaran diarahkan untuk memperkuat pendidikan Islam tradisional yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Aceh.
“Jangan sampai ketika anggaran diberikan untuk kegiatan olahraga atau sektor lainnya di luar kepentingan agama kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, tetapi ketika anggaran digunakan untuk menyediakan kitab dan Al-Qur’an bagi santri justru dipersoalkan,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai sektor memiliki tempat dalam kebijakan publik selama memiliki dasar kebijakan yang jelas, mekanisme yang transparan, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai perhatian terhadap dayah penting karena lembaga pendidikan tersebut telah menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Aceh.
Ia menilai program Pemerintah Aceh menyalurkan kitab dan Al-Qur’an kepada dayah dan santri merupakan langkah positif dalam memperkuat pendidikan Islam di Aceh.
“Menurut saya, program Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Fadlullah untuk menyalurkan kitab dan Al-Qur’an kepada dayah dan santri merupakan program yang sangat baik dan patut kita apresiasi,” kata Teuku Zulkhairi.
Menurutnya, bantuan tersebut semakin penting jika diberikan kepada dayah dan santri yang terdampak banjir serta mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Teuku Zulkhairi mengingatkan agar pelaksanaannya tetap diawasi secara terbuka. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pihak yang berhak dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Mendukung sebuah program pemerintah bukan berarti kita berhenti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia menilai dukungan terhadap sebuah kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru diperlukan agar program pemerintah memberikan manfaat maksimal.
“Jadi, saya melihat kebijakan ini dari dua sisi: kita apresiasi kebijakannya karena menyentuh kebutuhan riil santri dan dayah, tetapi pada saat yang sama kita berharap pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan akuntabel,” katanya.
Ia pun mengapresiasi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Fadlullah yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan kitab dan Al-Qur’an bagi santri.
“Mudah-mudahan program ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para santri, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dayah yang terdampak bencana,” pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
