Aceh Hebat! Itu motto Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam visi mereka saat maju sebagai kandidat sehingga berhasil meraih dukungan rakyat Aceh menghantarkan keduanya sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Nah, sejauhmana konsistensi visi "Aceh Hebat" yang tertuang dalam dokumen RPJM pemerintahan Irwandi-Nova itu mampu mengatasi berbagai masalah yang masih berseliweran saat ini di provinsi Aceh? Di antaranya yang sangat urgen adalah isu kemiskinan. Urgen dan serius karena dampaknya berkait-kait, bertali-tali dengan persoalan lainnya. yang bermuara munculnya beragam deviasi social politik dalam masyarakat Aceh.

Sebagaimana dilansir Badan Pusat statistic (BPS) Aceh, dan menjadi diskusi di media-media social, dengan menyatakan Aceh sebagai provinis paling miskin (ranking dua) di Sumatera. Atau setingkat lebih kaya dari provinsi Bengkulu. 

Angka kemiskinan Aceh sebesar 16,43 persen (data BPS).Disebutkan, pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 872 ribu orang (16,89 persen), bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang jumlahnya 841 ribu orang (16,43 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,32 persen (dari 10,79 persen menjadi 11,11 persen). Sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan 0,57 persen (dari 18,80 persen menjadi 19,37 persen). 

Komoditi makanan  penyebab tersbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di Aceh. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan seperti biaya perumahan, bensin, dan listrik.Gambaran ini menjadi "PR" (pekerjaan rumah) yang berat.

Gubernur Irwandi Yusuf dalam berbagai kesempatan menyatakan, bahwan angka kemiskinan di Aceh harus turun. Dalam lima tahun kepempinannya, menargetkan turun 11,43 persen pada tahun 2022 dari 16,43 persen tahun 2016. "Kami tidak berani menurunkan lebih banyak lagi, tapi haqqul yaqin (bisa kita turunkan) di bawah itu lagi. Asalkan tidak banyak yang mengganggu saya. Asal tidak banyak yang minta ini minta itu," ujar Irwandi.

Kita setuju! Karena kemiskinan bukanlah takdir buntu. Dan ini bukan hanya keyakinan kaum optimistis, melainkan juga bukti yang telah berulang. Bahkan orang paling papa sekalipun dapat menjadi miliarder.

Namun kita butuh jauh lebih dari optimisme untuk mengatasi kemiskinan. Di sini dibutuhkan komitmen yang konsisten. Sisi lain, kita tidak harus pada program yang muluk nan rumit. Karena memangkas kemiskinan ataupun jurang ketimpangan, sesungguhnya berpangkal pada keberanian pemimpin. Mengapa demikian? Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keyakinan bahwa kemiskinan bukan tercipta dengan sendirinya.

Kemiskinan bukan takdir sehingga kita harus menimpahkan kesalahan pada Tuhan yang sudah menetapkan kita menjadi orang miskin atau jadi orang kaya. Sebab kita sendiri menciptakan takdir itu, Bahwa kemiskinan dan ketimpangan akibat buatan manusia.

Sebagaimana para pemikir memandang kemiskinan itu ada akibat ketidakadilan yang terpelihara akibat keserakahan dan keegoisan segolongan orang. Oleh karena itu, langkah penanggulangan kemiskinan bukan derma atau pertolongan, melainkan keberanian memberi keadilan; komitmen mengemban amanah dan harapan rakyat, dan konsistensi terhadap pelaksanaan secara nyata.

Pemerintahan Irwandi-Nova dapat mempersempit ketimpangan, mengentaskan kemiskinan tersebut dengan konsisten. Hal itu harus dibuktikan dengan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan sebagaimana disusun dalam RPJM yang menjadi panduan dan modul perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang akann dilakukan. Karenanya menjadi ironi kemudiann sudah sampai Januari 2018, pemerintah Aceh dan DPRA belum juga mengesahkan Qanun RPJM Aceh tersebut.

Sekali lagi, ini perlu keberanian dan konsistensi. Karena kemiskinan menjadi meluas maknanya. Tidak lagi sebagai keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, papan, dan pangan, akan tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan akses yang tersedia.

Dulu, orang miskin bukan karena kurang pangan, Artinya, kemiskinan itu sesungguhnya sebuah citra-realitas empirik. Suatu yang relatif; suatu perbedaan yang tidak semata diukur dengan nominal angka, tapi value yang berdampak timbulnya beragam deviasi sosial.

Jadi, mengentaskan kemiskinan harus dilihat subtansinya, tidak dengan konsep yang dibangun oleh rasional, akan tetapi juga harus dipahami kondisi factual apa yang dialami dan dirasakan rakyat. Masih lebarnya ketimpangan politik dan social, pemerataan dan keadilan tidak danggap suatu yang insidentil dan kontemporer .

Aceh Hebat mengentaskan kemiskinan membutuhkan keberanian dan kosistensi pemerintah, selaku  pemegang kekuasaan. Juga keberanian mengakui bahwa realitas masih belum banyak berubah. Keberanian memperbaiki ketika hegemoni kekuasaan dan keabaian atas keadaan tanpa harus menggerutu dan resisten. Sebab yang awam pun tahu, kalau Aceh sebenarnya mampu melakukan suatu perubahan, bahkan bisa melampuainya. (redaksi)