DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat milik dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali menerima penghargaan nasional atas dukungannya dalam pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Aceh Besar, langkah itu diapresiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pemberian penghargaan.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto SSTP MM didampingi Asisten I Sekda Aceh Besar, Farhan AP dan Kepala Dinas Pertanahan Aceh Besar Ir Fuadi Akhmad menerima audiensi Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Aceh Besar, di Gedung Dekranasda Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (12/6/2024).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kepala Dinas Pertanahan Aceh Besar Ir. Fuadi Akhmad mengajak semua pihak untuk mendata tanah ulayat di Kabupaten Aceh Besar. Tanah ulayat merujuk pada tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat atau kelompok etnis tertentu dalam suatu wilayah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat berhasil melakukan inventaris sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh. Informasi ini disampaikan saat Focus Discussion Group (FGD) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Hotel Kyriad Muraya, Jumat (11/8/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Universitas Syi'ah Kuala (USK) Aceh, melakukan kerja sama inventaris serta identifikasi tanah tanah ulayat. Mereka membentuk tim dari unsur Pusat Riset Hukum, Islam, Adat (PRHIA) dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USK dan pihak Kementerian ATR/BPN.
