Minggu, 28 Juni 2026
Beranda / /

  • ‎Akademisi Bongkar Lemahnya Regulasi Optimalisasi Wakaf di Aceh
    Aceh | 1 hari lalu
    ‎Akademisi Bongkar Lemahnya Regulasi Optimalisasi Wakaf di Aceh

    DIALEKSIS.COM | ‎Banda Aceh - Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh, Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., menilai potensi wakaf di Aceh jauh lebih besar dibandingkan zakat sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dengan memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

  • Balmon Banda Aceh Latih 35 Nelayan Idi Gunakan Radio Maritim Sesuai Regulasi
    Pemerintahan | 8 hari lalu
    Balmon Banda Aceh Latih 35 Nelayan Idi Gunakan Radio Maritim Sesuai Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Keberadaan alat komunikasi radio di atas kapal nelayan bukan sekadar pelengkap, melainkan alat keselamatan yang vital saat menghadapi situasi darurat di tengah laut. Namun, penggunaan frekuensi radio secara ilegal oleh nelayan di masa lalu sempat memicu gangguan serius pada jalur komunikasi penerbangan nasional.

  • Menag: Pencegahan Kekerasan Seksual Tak Cukup dengan Regulasi, Perlu Perubahan Budaya
    Nasional | 1 bulan lalu
    Menag: Pencegahan Kekerasan Seksual Tak Cukup dengan Regulasi, Perlu Perubahan Budaya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum. Menurut dia, diperlukan perubahan budaya dan cara pandang masyarakat untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

  • Ditekan Regulasi UE, Ferragamo Perkuat Ketertelusuran Bahan Kulit
    Dunia | 1 bulan lalu
    Ditekan Regulasi UE, Ferragamo Perkuat Ketertelusuran Bahan Kulit

    DIALEKSIS.COM | Milan - Merek mewah Italia, Ferragamo, mengatakan bahwa mereka dapat memetakan negara asal sebagian besar kulit yang digunakan untuk membuat sepatu dan tas tangan yang sangat diminati, yang merupakan langkah pertama dalam ketertelusuran menurut para ahli.

  • Akhirnya Diatur! Pemerintah Siapkan ‘Tameng’ UMKM dari Tekanan E-Commerce
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Akhirnya Diatur! Pemerintah Siapkan ‘Tameng’ UMKM dari Tekanan E-Commerce

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi baru yang secara khusus mengatur aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di platform e-commerce. Aturan ini ditargetkan menjadi payung hukum yang mengikat guna menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan kompetitif.

  • Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Regulasi Jadi Kunci Jaga Stok dan Harga
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Regulasi Jadi Kunci Jaga Stok dan Harga

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi. Seiring itu, penguatan regulasi terus dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah dinamika produksi serta ancaman perubahan iklim.

  • Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu
    Opini | 4 bulan lalu
    Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana penataan ulang hukum Pemilu mengemuka seiring dinamika politik terkini. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 mengubah desain keserentakan pemilu di mulai tahun 2029, Pemilu nasional (untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI) akan dipisahkan dari Pemilu lokal atau Pilkada (untuk DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah).

  • TPP ASN Aceh Dibahas dalam Kerangka Fiskal dan Regulasi
    Pemerintahan | 4 bulan lalu
    TPP ASN Aceh Dibahas dalam Kerangka Fiskal dan Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menjelaskan bahwa pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kapasitas fiskal daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.

  • KPI dan Pemerintah Aceh Pastikan Regulasi Penyiaran Internet Segera Disusun
    Polkum | 8 bulan lalu
    KPI dan Pemerintah Aceh Pastikan Regulasi Penyiaran Internet Segera Disusun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh bersama Pemerintah Aceh memastikan bahwa penyusunan regulasi turunan terkait penyiaran internet akan segera dilakukan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang memberikan mandat bagi KPI Aceh untuk mengatur media berbasis internet sebagai bagian dari jasa penyiaran di Aceh.

  • Plh Direktur RSUDZA: Aspirasi Nakes Akan Diakomodir Sesuai Regulasi
    Aceh | 9 bulan lalu
    Plh Direktur RSUDZA: Aspirasi Nakes Akan Diakomodir Sesuai Regulasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Dr. Arifatul Khorida, MPH, FISQua, mengatakan bahwa pihak manajemen telah menerima seluruh aspirasi pegawai dan berkomitmen mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan aturan.

  • Revisi UUPA Disimpang Jalan, Bagaimana Endingnya?
    Analisis | 9 bulan lalu
    Revisi UUPA Disimpang Jalan, Bagaimana Endingnya?

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Kabar bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas menjadi alarm serius bagi masa depan otonomi Aceh. Awalnya tersiar informasi bahwa perubahan UUPA untuk tahun 2025 tidak termasuk dalam prioritas legislasi, yang berarti jika berpegang pada daftar ini, pembahasan RUU tersebut tidak akan dilakukan tahun depan.

  • Bupati Aceh Timur Dukung Regulasi Kementerian ESDM Legalkan Sumur Minyak Rakyat
    Aceh | 1 tahun lalu
    Bupati Aceh Timur Dukung Regulasi Kementerian ESDM Legalkan Sumur Minyak Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.SI mendukung penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sedang mempersiapkan regulasi untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.

  • Regulasi Saudi Ketat, Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Visa Non Haji
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Regulasi Saudi Ketat, Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Visa Non Haji

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengimbau warga Indonesia untuk tidak tertipu tawaran berangkat dengan visa non haji. Regulasi Saudi sangat ketat, dan warga Indonesia perlu menyadari adanya larangan penggunaan visa selain visa haji.

« 1 2 3 4 »

dishes