DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku 1 Mei 2026 yang tengah bergulir menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi. Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., memberikan pandangan hukum terkait mekanisme pencabutan peraturan perundang-undangan beserta implikasinya.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik dugaan penjualan tanah milik TA Khalid yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyita perhatian publik. Laporan yang diajukan pengusaha Sofian M Diah ke kepolisian setempat tidak hanya memunculkan perdebatan antarindividu, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang kepastian hukum, tata kelola agraria, serta integritas penegakan hukum.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Kabupaten Aceh Barat menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan atas sejumlah pernyataan yang muncul di ruang publik terkait laporan hukum yang diajukan oleh PT MIFA Bersaudara terhadap Bupati Aceh Barat. Ketua ISMI Aceh Barat, Amiruddin, meminta semua pihak untuk tidak menggiring opini yang membingkai persoalan ini secara emosional dan menggeneralisasi dukungan masyarakat tanpa dasar.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh mulai menimbulkan kritikan dari ketua DPRA, Zulfadli menyebutkan pengangkatan Alhudri cacat prosedural, karena pengangkatannya tidak melalui prosedural.

DIALEKSIS.COM | Feature - Namanya kerap dikaitkan dengan beberapa kasus hukum. Tidak hanya satu kasus yang melibatkan namanya. Namun lelaki yang kini menjadi nomor urut 1 Calon Gubernur Aceh ini belum terbukti terlibat dalam berbagai kasus yang menjadi perhatian publik di Aceh ini.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - "MK itu adalah lembaga negara yang satu-satunya diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional mengikat," tegas Fajar.