-
Pemerintahan | 4 hari laluKonferensi Internasional Pendaftaran Tanah Ulayat, Penguatan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
-
Nasional | 17 hari laluKKP Komit Melindungi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA).
-
Aceh | 3 bulan laluPj Bupati Aceh Besar Serahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada perwakilan imuem mukim di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (3/6/2024).
-
Aceh | 4 bulan laluPj Bupati Aceh Besar Teken SK Penetapan 68 Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM telah menandatangani Surat Keputusan Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mukim dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
-
Aceh | 10 bulan laluWali Nanggroe: Masyarakat Adat Aceh Sangat Mendukung Kegiatan Investasi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat adat di Aceh yang berada di bawah masing-masing struktur adat sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang yang bertujuan untuk pembangunan.
“Hal sebagaimana disampaikan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023, yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA, Selasa (10/10/2023).
-
Aceh | 11 bulan laluUsai Penyerahan SK, Kadis DLHK Aceh Minta Masyarakat Segera Garap Lahan Kawasan Hutan Adat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemerintah Aceh, A. Hanan, SP, MM mengatakan, pengusulan untuk penetapan hutan adat di Aceh telah lama diusulkan, namun waktu itu pemerintah pusat tidak bisa mengakui bahwa mukim sebagai lembaga adat di Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluJKMA: Peran Masyarakat Adat Tidak Ada Perubahan Signifikan Selama 2 Dekade
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma mengungkapkan kondisi masyarakat adat Aceh selama 20 tahun belakangan ini atau 2 dekade.
Menurutnya, peran masyarakat adat Aceh tidak ada perubahan signifikan dari sejak zaman konflik hingga hari ini.
-
Nasional | 2 tahun laluMahfud MD Klaim Punya Data Penguasa Lahan Dengan Status Legal
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim memegang data-data ketimpangan distribusi lahan yang diklaim merupakan dari warisan masa lalu.
-
Aceh | 3 tahun laluMukim Teritit Bertekad Lindungi Adat, Lakukan Pemetaan Wilayah
DIALEKSIS.COM | Redelong - Demi kedaulatan dan kepastian hukum atas wilayah adatnya, Masyarakat Hukum Adat Mukim Teritit melakukan pemetaan wilayah secara partisipatif. Kegiatan tersebut melibatkan para pihak yang berbatasan, reje (kepala desa), kepala mukim, camat, tokoh masyarakat, dan pemuda, dimulai pada Selasa (30/3/2021).
Berita Populer
![Pks](https://dialeksis.com/images/web/2024/08/IMG-20240827-WA0041.jpg)