Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Kejati Aceh Raih SMSI Aceh Award 2026 sebagai Institusi Penegak Keadilan Restoratif
    Aceh | 2 bulan lalu
    Kejati Aceh Raih SMSI Aceh Award 2026 sebagai Institusi Penegak Keadilan Restoratif

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menerima penghargaan SMSI Aceh Award 2026 kategori Institusi Penegak Keadilan Restoratif.



  • Nasri Djalal Tinggalkan BPMA, Apa Jejaknya?
    Data | 3 bulan lalu
    Nasri Djalal Tinggalkan BPMA, Apa Jejaknya?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perjalanan Nasri Djalal sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) berakhir setelah berlangsung hampir 19 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi melantik Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA yang baru di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

  • Transformasi Polri Presisi Pasca UU Polri: Menjaga Stabilitas atau Memperluas Kekuasaan?
    Analisis | 4 bulan lalu
    Transformasi Polri Presisi Pasca UU Polri: Menjaga Stabilitas atau Memperluas Kekuasaan?

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Pengesahan Undang-Undang Polri yang baru menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan reformasi sektor keamanan Indonesia. Regulasi tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 Juni 2026 dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026. Bagi pemerintah dan DPR, UU Polri dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat transformasi Polri Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Polri dinilai perlu beradaptasi dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, tindak pidana lintas negara, ancaman terhadap investasi, hingga kebutuhan menjaga stabilitas nasional.

  • KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas
    Nasional | 5 bulan lalu
    KPK Larang Dana Hibah Diberikan Institusi KPK, MaTA: Perlu Dasar Hukum yang Jelas

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak lagi mengalokasikan tunjangan hari raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah. Peringatan itu muncul setelah KPK menemukan pola serupa dalam sejumlah kasus korupsi yang belakangan terungkap.

  • Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Dinilai Strategis, Aryos Nivada: Demi Stabilitas dan Kualitas Institusi
    Polkum | 7 bulan lalu
    Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Dinilai Strategis, Aryos Nivada: Demi Stabilitas dan Kualitas Institusi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wacana revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang tengah dibahas di DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah usulan kenaikan batas usia pensiun anggota Polri, dari sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk bintara dan tamtama, 62 tahun bagi perwira, serta hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional atau posisi dengan keahlian khusus.

  • 1.300 Lebih Seniman Dunia Boikot Institusi Film Israel, Kutuk Kekerasan di Gaza
    Sosialita | 1 tahun lalu
    1.300 Lebih Seniman Dunia Boikot Institusi Film Israel, Kutuk Kekerasan di Gaza

    DIALEKSIS.COM | AS - Lebih dari 1.300 seniman, termasuk beberapa selebritas Hollywood papan atas, telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan institusi film Israel yang terlibat dalam pelanggaran terhadap warga Palestina seiring meningkatnya perang Israel di Gaza.

  • LSM MaTA: Kepemimpinan Kapolda Baru Harus Jadi Momentum Bersihkan Institusi
    Polkum | 1 tahun lalu
    LSM MaTA: Kepemimpinan Kapolda Baru Harus Jadi Momentum Bersihkan Institusi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan kepemimpinan Kapolda yang baru mesti menjadi momentum penting untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian di Aceh, terutama dalam hal penuntasan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini terkesan jalan di tempat.

  • Ketum FAKSI: Hentikan Dana Hibah Lembaga Vertikal, Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
    Berita | 1 tahun lalu
    Ketum FAKSI: Hentikan Dana Hibah Lembaga Vertikal, Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan anggaran hibah kepada sejumlah lembaga vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 senilai Rp32,179 miliar. Kebijakan ini melanjutkan tren sejak 2017, di mana total hibah yang telah disalurkan mencapai Rp308,3 miliar.

  • Polemik Alokasi Hibah Aceh Rp340 Miliar: Kenaikan Drastis dan Potensi Pelanggaran Aturan
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Polemik Alokasi Hibah Aceh Rp340 Miliar: Kenaikan Drastis dan Potensi Pelanggaran Aturan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam APBA 2025. Angka ini menambah total bela

  • Manusia vis a vis Sistem yang Baik: Upaya Memperbaiki Kerusakan Sistemik
    Opini | 3 tahun lalu
    Manusia vis a vis Sistem yang Baik: Upaya Memperbaiki Kerusakan Sistemik

    DIALEKSIS.COM | Opini - Kita hidup di abad 21, melampaui kemodernan, dimana institusi politik kita telah bertransformasi sedemikian canggih. Kita mengenal demokrasi yang memungkinkan kontrol rakyat atas kekuasaan, kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat, pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif, kontrol masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah dan kekuasaan, kontrol media massa, dan yang lainnya.

  • Kapolri Instruksikan Terus Berbenah di Institusi Kepolisian, Mirisnya Jajarannya Tak Serius.
    Polkum | 3 tahun lalu
    Kapolri Instruksikan Terus Berbenah di Institusi Kepolisian, Mirisnya Jajarannya Tak Serius.

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya agar terus berbenah dan mengevaluasi diri. Instruksi itu disampaikan berulangkali menyusul kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo yang membuat kepercayan masyarakat terhadap Polri menjadi anjlok. 


  • Survei Indikator Temukan Kepercayaan Publik Terhadap Polri Peringkat 11 dari 12 Lembaga
    Nasional | 3 tahun lalu
    Survei Indikator Temukan Kepercayaan Publik Terhadap Polri Peringkat 11 dari 12 Lembaga

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga penegak hukum di mata publik. Dari 12 lembaga negara yang ditanyakan kepada publik, Polri berada di urutan ke-11 dengan kepercayaan publik sebesar 60,5 persen.

    "60,5 persen terdiri dari 8,7 persen percaya dan 51,8 persen cukup percaya. Kurang percaya 33,2 persen dan 5,2 persen tidak percaya sama sekali," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat rilis daringnya, Minggu (27/11/2022).

  • Perluas Ilmu Kepemiluan, KPU dan UTU Jalin Kerjasama
    Aceh | 4 tahun lalu
    Perluas Ilmu Kepemiluan, KPU dan UTU Jalin Kerjasama

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan, kali ini dengan Universitas Teuku Umar (UTU) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.