Beranda / /

  • Wamendagri: P3PD Jadi Langkah Strategis Perkuat Pemerintahan Desa
    Berita | 6 bulan lalu
    Wamendagri: P3PD Jadi Langkah Strategis Perkuat Pemerintahan Desa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Upaya ini dinilai secara tidak langsung juga bakal meningkatkan kualitas belanja desa.

  • Wamendagri Tekankan Keberhasilan Pembangunan Nasional Tak Lepas dari Kinerja Pemda
    Nasional | 1 tahun lalu
    Wamendagri Tekankan Keberhasilan Pembangunan Nasional Tak Lepas dari Kinerja Pemda

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tak lepas dari kinerja di tingkat daerah.

    Hal itu ditegaskannya saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023 dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022 di Ballrom Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

  • Wamendagri: Penetapan Kode Wilayah Desa Ditujukan untuk Kesejahteraan Masyarakat
    Berita | 1 tahun lalu
    Wamendagri: Penetapan Kode Wilayah Desa Ditujukan untuk Kesejahteraan Masyarakat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan, penetapan kode wilayah desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Wempi pada acara Penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa, Desa Adat, dan Kelurahan dengan tema “Sebuah Dedikasi Mengawal Optimalisasi Pendekatan Pelayanan Kepada Masyarakat”. 

  • Wamendagri: Orang Papua Tidak Boleh Miskin di Tanah Sendiri
    Nasional | 1 tahun lalu
    Wamendagri: Orang Papua Tidak Boleh Miskin di Tanah Sendiri

    DIALEKSIS.COM | Jayapura - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua pada 30 Juni 2022 lalu. UU yang disahkan meliputi, UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. Dengan pengesahan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap, tiga UU tersebut dapat lebih menyejahterakan masyarakat Papua. Dia juga menegaskan, orang Papua tidak boleh miskin di tanah sendiri.