DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keberhasilan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mendorong legalisasi dan kerja sama produksi 40 sumur minyak rakyat di Aceh Timur dan Aceh Utara mendapat apresiasi dari Ketua Umum UKM Bakti Sosial Pembangunan Desa Universitas Syiah Kuala (USK), Muhammad Satar.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Dewan Pembina Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Hanzirwan Syah, ST, menanggapi pandangan yang mempertanyakan pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan alasan lokasi belum tersedia.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.
DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Di tengah semakin banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan di berbagai daerah, keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) justru menjadi harapan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang skala kecil. Namun hingga kini, perkembangan usulan WPR di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih menyisakan tanda tanya.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya merampungkan proses kompilasi dan verifikasi koordinat calon Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah satu bulan melakukan pemetaan dan pengecekan lapangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ultimatum Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) agar bupati dan wali kota segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) patut diapresiasi sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menekan maraknya tambang ilegal, sehingga masyarakat tidak selalu kalah di daerah sendiri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh menyatakan siap mendukung pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas dan minerba sebagai langkah preventif mencegah maraknya tambang ilegal. Setelah terbentuk, WPR tersebut nantinya akan diawasi pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
