DIALEKSIS.COM | Opini - Lebih dari dua dekade telah berlalu sejak Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat tahap perubahan pada 1999 - 2002. Perubahan tersebut merupakan salah satu tonggak penting Reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan, memperkuat demokrasi, memperjelas sistem ketatanegaraan, serta memperluas jaminan terhadap hak hak warga negara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar, Khalid, menilai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution gagal memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat persatuan bangsa. Hal ini disampaikan Khalid menanggapi aksi Bobby yang memberhentikan truk berplat BL asal Aceh di kawasan Langkat, Sumut.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Jika kita telisik di UUD 1945 telah diatur mengenai politik hukum sistem perekonomian nasional, dimana negara mendapat peran strategis dalam kegiatan ekonomi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh Muda Aceh Yusri Kasim SE MSi menyatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) bukanlah sebuah polemik bagi negara demokrasi. Karena wacana dan pendapat apapun dibolehkan dan wajar saja.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi Partai Gerindra MPR memastikan sepakat amendemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dilakukan pada saat ini.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menganggap sejumlah elite politik tengah bermanuver untuk menggalang dukungan amendemen UUD 1945.