DIALEKSIS.COM | Opini - Lebih dari dua dekade telah berlalu sejak Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat tahap perubahan pada 1999 - 2002. Perubahan tersebut merupakan salah satu tonggak penting Reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan, memperkuat demokrasi, memperjelas sistem ketatanegaraan, serta memperluas jaminan terhadap hak hak warga negara.
DIALEKSIS.COM | Opini - Di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang kerap dipenuhi konflik sektarian dan rivalitas kekuatan global, menarik untuk melihat bagaimana Iran membangun fondasi konstitusional yang secara eksplisit mengakui keberagaman mazhab dalam Islam.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar, Khalid, menilai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution gagal memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat persatuan bangsa. Hal ini disampaikan Khalid menanggapi aksi Bobby yang memberhentikan truk berplat BL asal Aceh di kawasan Langkat, Sumut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengunjungi Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Senin (24/6/2024) untuk berdiskusi mengenai situasi politik dan masa depan negara. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ini fokus membahas kondisi bangsa dan Amandemen UUD 1945.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan pimpinan MPR siap menerima DPD RI beserta Ketua Dewan Presidium Konstitusi Try Sutrisno dan sejumlah elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada MPR Ri pada tanggal 10 November 2023.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Jika kita telisik di UUD 1945 telah diatur mengenai politik hukum sistem perekonomian nasional, dimana negara mendapat peran strategis dalam kegiatan ekonomi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Aceh, Sulaiman menyampaikan bahwa Provinsi Aceh paling banyak budayanya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh Muda Aceh Yusri Kasim SE MSi menyatakan, wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) bukanlah sebuah polemik bagi negara demokrasi. Karena wacana dan pendapat apapun dibolehkan dan wajar saja.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi Partai Gerindra MPR memastikan sepakat amendemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dilakukan pada saat ini.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Forum Diskusi Salemba Iluni ke-61 UI yang digelar di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut dirinya tak setuju dengan adanya rencana amendemen UUD 1945 secara terbatas. Karena, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup melalui Undang-Undang (UU) atau Tap MPR.
NasDem Gelisah Amendemen UUD 1945, MPR Bisa Berhentikan Presiden
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menganggap sejumlah elite politik tengah bermanuver untuk menggalang dukungan amendemen UUD 1945.
