Beranda / /

  • Pemerintah Ajak UMKM Aceh Daftar Produknya di e-Katalog, Ini Cara Daftarnya
    Aceh | 1 tahun lalu
    Pemerintah Ajak UMKM Aceh Daftar Produknya di e-Katalog, Ini Cara Daftarnya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan produknya di katalog lokal Pemerintah Aceh. Hal tersebut dilakukan menyusul arahan Penjabat Gubenur Aceh, Achmad Marzuki melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan dan Jasa (ULP) Setda Aceh.

  • Pansus PBJ DPRA Ungkap 10 Temuan Soal Kinerja ULP Aceh 2021
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pansus PBJ DPRA Ungkap 10 Temuan Soal Kinerja ULP Aceh 2021

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ir. Azhar Abdurahman menyatakan, ada beberapa temuan permasalahan kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh tahun 2021.

  • Banyak Proyek Besar Aceh Dibatalkan, Karena Waktu Yang Tersisa 2 Bulan
    Aceh | 2 tahun lalu
    Banyak Proyek Besar Aceh Dibatalkan, Karena Waktu Yang Tersisa 2 Bulan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banyaknya proyek-proyek besar di Aceh tahun 2021 itu dibatalkan. Wakil Ketua Pansus PJB dan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Abdurrahman Ahmad mengatakan, beberapa proyek yang dibatalkan itu yang sudah kita lihat itu ada banyak.

  • Tertutupnya Akses ke ULP Aceh, Delky: Ruqiyah Saja ULP Aceh!
    Aceh | 2 tahun lalu
    Tertutupnya Akses ke ULP Aceh, Delky: Ruqiyah Saja ULP Aceh!

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah rekanan di Aceh merasa kecewa dengan pelayanan akses publik di Kantor Biro Pengadaan dan Jasa (ULP) Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh. Dikutip dari Serambi.com, Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi setelah mendapatkan beberapa laporan dari beberapa pihak.

  • Penentuan Pokir Oleh Pegawai ULP, Berikut Penjelasannya
    Aceh | 2 tahun lalu
    Penentuan Pokir Oleh Pegawai ULP, Berikut Penjelasannya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GMPA), Muhammad Jasdi kepada media, Jum'at (03/08/2021) mengatakan dalam pers rilisnya, penolakan Raqan Pertanggungjawaban Gubernur TA 2020 tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa dari kinerja DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga UUPA sendiri, tak ada konsekuensi hingga sanksi sama sekali bagi pemerintah daerah apabila pertanggung jawabannya ditolak legislatif.

  • MPO Desak Gubernur Aceh Copot Kepala ULP Aceh
    Aceh | 2 tahun lalu
    MPO Desak Gubernur Aceh Copot Kepala ULP Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Merizal menyebut jika benar Kepala ULP Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka semua keputusan yang ditandatangani oleh kepala ULP Batal demi hukum. Pada akhirnya rakyat Aceh akan merasakan dampak berupa terhambatnya pembangunan Aceh. Semua keputusan berpotensi digugat secara hukum oleh pihak yang merasa dirugikan atas berbagai keputusan yang ditandatangani yang bersangkutan.



« 1 2 »