DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi melantik tiga Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam prosesi yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (10/4/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 resmi memasuki tahap realisasi. Sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai menyiapkan dokumen dan menjalankan program sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras nasional mencapai 4 juta ton pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan berkelanjutan. Target tersebut akan ditopang tambahan anggaran sebesar Rp 39 triliun serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh untuk segera mempercepat serapan anggaran dan meningkatkan kinerja di lapangan menjelang akhir tahun anggaran. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Memasuki semester kedua tahun anggaran 2025, realisasi serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih jauh dari target. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tercatat mengalami deviasi negatif, bahkan sebagian besar berada di bawah ambang deviasi minus sepuluh persen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 3 Desember 2022 sudah mencapai 74,7% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Berdasarkan hasil data dari TV Monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) menunjukkan daya serap anggaran di Baitul Mal Aceh per 11 November baru mencapai 22.73% dari target 32,57% hingga 30 November 2022. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT. Lingkar Sindikasi Grup merupakan perusahaan yang menyediakan layanan manajemen pengetahuan (knowledge service) dan layanan pendampingan (technical assistance) pada beberapa bidang dan tidak terbatas pada bidang Politik melalui penyediaan peta pengaruh dan laporan situasi; pada bidang Sumber Daya Alam melalui penyediaan data dan informasi perkebunan, pertambangan, dan penanaman modal; pada bidang Pemerintahan melalui penyediaan naskah kebijakan dan naskah produk hukum; serta pada bidang Ekonomi melalui penyediaan indikator ekonomi dan peta produksi.

DIALEKSIS.COM | Dialog - Pada hari Kamis, 22 September 2022, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyampaikan pendapat mereka terhadap nota keuangan dan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) Tahun Anggaran 2022.

Diantara beberapa poin yang disampaikan, Banggar DPR Aceh meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk dapat mengevaluasi dan mengganti beberapa kepala dinas yang kinerjanya dianggap lemah, tak berprofesional, realisasi anggaran rendah, dan sumber daya yang lemah. Diantara pihak yang dituding oleh Banggar DPR Aceh ialah Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menurut monitoring P2K-APBA TV Monitor, per 9 September realisasi keuangan APBA tahun 2022 secara keseluruhan sudah berjalan 50,2 persen dari total pagu anggaran sebanyak Rp16,170 triliun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penggunaan dana Otsus Aceh ketika masa PJ Gubernur nantinya menjadi sebuah tanda tanya besar dari masyarakat Aceh yang betharap agar Otsus Aceh bisa tersalurkan untuk memberantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat Aceh pastinya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Realisasi serapan anggaran Pemerintah Aceh ada yang sudah mencapai target untuk capaian medio Desember 2021 ini, namun terdapat beberapa dinas yang harus mengejar ketertinggalan. Anggaran dari pagu Rp16,4 triliun untuk saat ini secara keseluruhan baru terealisasi 74,1 persen.

 Dari penelaahan yang dilakukan, lambatnya serapan anggaran tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemda. Sebab, ada beberapa alokasi yang tidak bisa dibelanjakan oleh pemda karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.