DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.

Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belakangan ini menjadi isu panas di Aceh setelah terungkapnya sebuah buku berjudul Buku Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRA APBA 2023, Edisi Tahapan RAPBA 2023, yang dikeluarkan oleh Bappeda Aceh tahun 2022. Buku ini menjadi viral di media daring dan media sosial karena memuat nama-nama anggota DPRA dan proyek/kegiatan Pokir yang diusulkannya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan bukanlah barang haram, sah-sah saja dan diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017.

"Jadi yang paling penting adalah memastikan bahwa pokir tersebut dilakukan secara tepat dan tanggung jawab serta terbebas dari kepentingan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujarnya saat diwawancarai Dialeksis.com, Kamis (23/2/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah anggota kelompok maupun ketua kelompok penerima manfaat kegiatan pembuatan Penerapan Teknologi Budidaya Ikan/Udang sistem Bioflok yang tersebar di beberapa kemukiman dalam beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bireuen yang menggunakan anggaran APBA sumber dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRA Daerah Pemilihan (Dapil) Bireuen dari Partai Golkar Ilham Akbar tahun anggaran 2022 yang ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan kalkulasi anggaran mencapai Rp4 Miliar lebih sampai sekarang belum bisa difungsikan.