DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya peserta mandiri, membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran tepat waktu penting untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif sehingga peserta bisa mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rutin mengecek status kepesertaan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat menanggung anak sebagai anggota keluarga hingga usia 21 tahun. Masa penjaminan bisa diperpanjang sampai usia 25 tahun jika anak masih menempuh pendidikan formal dan memenuhi persyaratan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 3,60 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,24 juta peserta atau sekitar 62 persen berhasil mengaktifkan kembali kepesertaan mereka.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa surat kontrol merupakan salah satu dokumen penting yang harus dibawa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat menjalani kontrol lanjutan di rumah sakit. Surat tersebut diterbitkan oleh fasilitas kesehatan berdasarkan rekomendasi dokter penanggung jawab pasien.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melakukan pembaruan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang menyebabkan sebagian peserta dinonaktifkan mulai 1 Februari 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.
DIALEKSIS.COM | Sinabang - Puluhan ribu jiwa warga yang tersebar di 138 desa dalam 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, resmi tercatat sebagai peserta aktif pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tahun 2024 ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta aktif bakal bertambah 12,40 juta atau menjadi 53,86 juta peserta aktif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SAPU JAGAD menyikapi tentang Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang didalamnya mengatur syarat BPJS Kesehatan untuk mengurus layanan administrasi publik.