Beranda / /

  • Raqan Aceh APBA TA 2022 Disepakati Sebesar Rp 16,1 Trilliun
    Aceh | 5 jam lalu
    Raqan Aceh APBA TA 2022 Disepakati Sebesar Rp 16,1 Trilliun

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada rapat paripurna semalam yang di laksanakan di Gedung Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah berakhir. Maka dengan begitu Pemerintah Aceh dan DPRA menyetujui penetapan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 sebesar Rp Rp. 16.170.650.661.277,- atau Rp 16,1 Trilliun.

  • Digitalisasi UMKM, Lemahnya Jaringan Internet Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah
    Aceh | 4 hari lalu
    Digitalisasi UMKM, Lemahnya Jaringan Internet Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Digitalisasi yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini merupakan satu hal yang baik bagi masyarakat dan keberlangsungan negeri di zaman yang serba modern ini dan juga ditengah era 4.0. terutama diarahkan kepada UMKM yang saat ini berusaha bangkit di masa pandemi Covid-19.

  • Buka Sidang Raya Majelis Tinggi, Ini Arahan Wali Nanggroe kepada Perangkat Lembaga
    Aceh | 6 hari lalu
    Buka Sidang Raya Majelis Tinggi, Ini Arahan Wali Nanggroe kepada Perangkat Lembaga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar Aceh secara resmi membuka kegiatan Sidang Raya Mejelis Tinggi yang diikuti oleh Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa, Kamis pagi 25 November 2021.

    Sidang Raya yang digelar dari tanggal 25 hingga 26 November 2021 ini dilaksanakan untuk membahas berbagai agenda, baik agenda internal seperti penguatan kelembagaan melalui reusam-reusam Wali Nanggroe, dan agenda eksternal antaralain terkait peta jalan penyelesaian kemiskinan, pertanahan, lingkungan hidup, stabilitas politik dan hal-hal lain yang termaktub dalam MoU Helsinki.

  • Sekda: Pemerintah Aceh Fokus Kembangkan Digitalisasi Produk Lokal
    Aceh | 7 hari lalu
    Sekda: Pemerintah Aceh Fokus Kembangkan Digitalisasi Produk Lokal

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Bank Indonesia, mendorong digitalisasi pengembangan produk lokal, agar memiliki daya saing dan bergerak lebih aktif dan optimal.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (24/11/2021).

  • Pemerintah Aceh Terima Dokumen Hibah BMN eks BRR NAD-Nias dari DJKN Aceh
    Aceh | 8 hari lalu
    Pemerintah Aceh Terima Dokumen Hibah BMN eks BRR NAD-Nias dari DJKN Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menerima dokumen hibah Barang Milik Negara (BMN) eks BRR NAD-Nias. Proses serahterima dilakukan oleh Syukriah, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, di Aula Kanwil DJKN Aceh, Selasa (23/11/2021).

    “Terima kasih kami sampaikan kepada DJKN Aceh. Selama ini tertib administrasi terkait inventaris kantor adalah hal yang terus kita benahi di Pemerintah Aceh,” ujar Sekda.

  • Pemerintah Aceh Kembali Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Aceh Utara
    Aceh | 11 hari lalu
    Pemerintah Aceh Kembali Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Aceh Utara

    DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Aceh kembali menyerahkan bantuan masa panik untuk korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara. Bantuan tersebut disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Aceh pasca banjir susulan yang menerpa sejumlah wilayah di Aceh Utara, Jum’at, (19/11/2021).

  • Ada Kejanggalan dari Alamat Pemenang Tender Event Tour de Sabang
    Aceh | 15 hari lalu
    Ada Kejanggalan dari Alamat Pemenang Tender Event Tour de Sabang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejuaraan Open Tournamen Balap Sepeda Tour de Sabang disorot publik, pasalnya panitia pelaksana mengutip biaya pendaftaran sebesar Rp 500 ribu padahal Pemerintah Aceh sudah menganggarkan Rp 2 miliar untuk pelaksanaan event tour tersebut.

  • Pansel KPPAA Tak Kunjung Digelar, DPRA Minta DP3A Kaji dan Libatkan Stakeholder
    Aceh | 21 hari lalu
    Pansel KPPAA Tak Kunjung Digelar, DPRA Minta DP3A Kaji dan Libatkan Stakeholder

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masa kerja Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) periode 2017-2022 akan berakhir pada Januari 2022. Jika dilihat berdasarkan tanggal pelantikan, Komisiner KPPAA akan berakhir pada 27 Februari 2022.

    Namun sampai November 2021 ini belum ada tanda-tanda dimulainya proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) Komisioner KPPAA periode 2022-2027 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A). 

  • Soal Investasi Dubai dan Aceh yang Gagal Berbulan Madu
    Dialetika | 22 hari lalu
    Soal Investasi Dubai dan Aceh yang Gagal Berbulan Madu

    Ibarat calon pengantin baru, lamaran sudah diterima, seluruh persiapan telah dilakukan. Undangan sudah disebar. Waktu pernikahan sudah ditentukan. Calon pengantin pria sudah diarak menuju tempat mempelai wanita. Namun saat dilangsungkan akad nikah batal terlaksana.

  • Delegasi Tak Handal Penyebab MoU Investasi Aceh-UEA Gagal?
    Aceh | 25 hari lalu
    Delegasi Tak Handal Penyebab MoU Investasi Aceh-UEA Gagal?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkaitan dengan penundaan Memorandum of Understanding (MoU) investasi antara Pemerintah Aceh dengan Murban Energy, Peneliti Emirates Development Resech (EDR) Usman Lamreung ikut mengkritisi perihal tersebut.

    Menurutnya ada beberapa penyebab yang membuat pihak Murban Energy ragu-ragu tandatangani kontrak investasi di Aceh.

  • 14 Butir MoU Hasil Delegasi Indonesia dan UEA
    Aceh | 25 hari lalu
    14 Butir MoU Hasil Delegasi Indonesia dan UEA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Murban Energy terkait investasi di Pulau Banyak, Aceh Singkil batal terjadi.

    Agenda ini sebelumnya dijadwalkan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (4/11/2021).

  • Soal Teken MoU dengan Murban Energy, Syakya Meirizal: Batal atau Tunda?
    Aceh | 25 hari lalu
    Soal Teken MoU dengan Murban Energy, Syakya Meirizal: Batal atau Tunda?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal meminta pemerintah Aceh untuk memperjelas terkait status penandatanganan MoU dengan Murban Energy soal rencana investasi di Pulau Banyak Aceh Singkil, ia mempertanyakan saat ini ditunda atau dibatalkan.

    Hal itu, muncul tanda tanya besar seluruh publik di Aceh, MoU itu tunda atau batal?

  • Ini Alasan Penandatanganan Mou dengan Murban Energy Ditunda
    Aceh | 25 hari lalu
    Ini Alasan Penandatanganan Mou dengan Murban Energy Ditunda

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyampaikan kabar penundaan menandatangani Mou dengan Murban Energy terkait investasi di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

    MoU tersebut merupakan rencana bersama Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Pusat. Penyiapan Draft MoU sudah dibahas lintas Kementerian di bawah inisiatif Kemenkomarvest.

  • Koalisi NGO HAM Aceh Sebut Korupsi Sulit Diberantas Akibat Gagalnya Pendidikan
    Aceh | 26 hari lalu
    Koalisi NGO HAM Aceh Sebut Korupsi Sulit Diberantas Akibat Gagalnya Pendidikan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perilaku korupsi dalam konteks hak asasi manusia masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal itu serupa dengan pembunuhan berbasis genocide (genosida) yaitu pembunuhan sesama suku, bangsa, warna kulit yang mengakibatkan jumlah korban jiwa yang banyak, dilakukan oleh pejabat negara, terstruktur dan sistematis.

    Begitulah yang disampaikan Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad kepada Dialeksis.com, Jumat (5/11/2021).

  • Sertifikat Vaksin! Redupkan Pilihan Warga
    Aceh | 27 hari lalu
    Sertifikat Vaksin! Redupkan Pilihan Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Pemerintahan Aceh Dahlawi mengatakan, sertifikat vaksin tak boleh menjadi penghambat terhadap suatu pelayanan publik.

    Kebijakan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi, kata dia, jangan dijadikan alat penekanan vaksinasi terhadap masyarakat.

« 1 2 3 »