DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Oknum pejabat pemerintah berinisial IW, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum. IW dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap dua orang anak yang masih di bawah umur.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penetapan pejabat terpilih pada 10 posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh menjadi kewenangan penuh Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh menuai kontroversi setelah sejumlah kejanggalan dan keanehan dari hasil seleksi yang diumumkan. Salah satu kejanggalan yang mencolok adalah adanya peserta seleksi yang dinyatakan lulus di dua dinas sekaligus, memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan integritas proses seleksi tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agama kembali menggelar seleksi terbuka untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat Eselon II. Pendaftaran dibuka sampai 15 November 2023.

Ada enam formasi yang dibuka proses seleksinya, yaitu: 1) Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal; 2) Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal; 3) Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 4) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara; dan 6) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Puluhan pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan di Aula Pendopo Bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kamis (19/10/2023) malam.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Aceh mengumumkan bahwa sebanyak 98 nama dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh agar mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan tempat cuci tangan dan fasilitas sanitasi atau wastafel pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.

Direktur Pakar Aceh, Muhammad Khaidir, mengatakan, penetapan tiga tersangka hanyalah langkah awal yang belum mencukupi untuk mengungkapkan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap korban kasus love scamming atau penipuan asmara bukan cuma masyarakat biasa. Namun, banyak juga pejabat publik.

"Kebanyakan yang menjadi korban adalah warga masyarakat yang ada di Tiongkok dan tidak terlepas banyak juga pejabat-pejabat publik yang begitu mendapatkan suatu tautan link, dibuka begitu dibuka itu langsung di-capture," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dikonfirmasi, Sabtu (2/9/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PJ Gubernur Aceh melantik 11 orang pejabat Eselon II di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) Rabu (16/8/2023) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. 

Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengatakan, pelaksanaan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya terus menerus dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan Aceh yang lebih baik. 

Sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebelas orang pejabat Eselon II lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dilantik sore ini, Rabu (16/8/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Beredar informasi akan dilakukan perubahan struktur di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) melalui pelantikan pada sore ini, Rabu (16/8/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh Muhammad Khaidir mengatakan, penting memastikan kualitas asesor dalam proses seleksi jabatan tertentu. Asesor haruslah orang yang memiliki kapasitas dan keahlian untuk menjalankan asesmen secara obyektif dan profesional (tidak orang yang sedang menjalani hukuman disiplin). 

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Harapan berbagai pihak di Aceh sangat lugas. Rombak total pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pejabat di kalangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan Rumah Sakit Umum Daerad dr Zainal Abidin (RSUDZA) Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menanggapi sudah dimulainya proses Mutasi dan Rotasi Kepala SKPA oleh Pemerintah Aceh, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Aceh harus melakukan proses mutasi dan rotasi pejabat dengan profesional dan tidak asal tunjuk.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rektor Universitas Malikussaleh Prof Dr Herman Fithra Asean Eng melantik sembilan pejabat di lingkungan kampus tersebut, Rabu (3/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 34 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh mulai mengikuti tahapan wawancara dan presentasi dokumen persyaratan yang diminta oleh panitia seleksi (pansel). Tahapan ini dimulai dari 2-5 Mei mendatang.

“Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa hari ini tahapan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi terhadap 34 pejabat. Mulai hari ini, tanggal 2-5 Mei 2023 semua peserta sudah terjadwalkan. Nanti pansel akan menilai atas asesment setiap peserta tersebut,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada Dialeksis.com, Selasa (2/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum seluruh pejabat menolak tunjangan hari raya (THR) jelang idulfitri selain yang diberikan negara. Utamanya dari perusahaan rekanan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, yang berlangsung pada hari Jumat (7/4/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, bahwa pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya patut dicurigai.