DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri Bireuen menerima penghargaan sebagai peringkat 1 Kejari Type-B terbaik dari seluruh Indonesia dalam hal penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyelesaian Barang Rampasan Negara sepanjang Tahun 2023. Yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

Penghargaan tersebut didapat karena sepanjang Tahun 2023 Kejari Bireuen telah berhasil menyetorkan sebesar Rp 12.120.582.334 ke Kas Negara melalui PNBP yang dihasilkan dari Penyelesaian Barang Rampasan Negara Seksi PB3R Kejari Bireuen berupa pelelangan maupun penjualan langsung yang telah diinput melalui Aplikasi Asset Recovery Secured Data System (ARSSYS) Kejaksaan RI.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Anggota DPR RI TA Khalid melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Wahyu Sakti Trenggono di Kantor KKP, Rabu (23/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menyebutkan dalam Realisasi Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah melampaui target.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, Plat Kendaraan Bermotor, Pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, Pengurusan PT, Penempatan Notaris, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Fasilitas sarana prasarana asrama haji di berbagai daerah sudah semakin menjamur. Dengan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief berharap fungsi layanan asrama haji bisa dioptimalkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) berhasil meraih penghargaan khusus dalam ajang DJKN Aceh Awards Tahun 2021 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Selasa (25/01/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai barang milik negara (BMN), yang sebelumnya dikelola Yayasan Harapan Kita (YPK) dipastikan tidak pernah berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 1977 silam.