DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Amiruddin komit untuk menuntaskan penataan Tenaga Honorer Kategori (THK) II dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahun ini.

DIALEKSIS.COM | Meureudu - Pj. Bupati Pidie Jaya Ir. Jailani menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga tenaga Non ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Pidie Jaya di Ruang Kerja Kantor Bupati Pidie Jaya, Rabu (28/2/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mempersiapkan Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia mengumumkan alokasi besar bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam seleksi CPNS dan PPPK tahun ini.

Pengumuman ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (5/1/2023) kemarin.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues menegaskan pembayaran honor pegawai Non ASN akan dibayarkan dalam pekan ini.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues mengambil langkah akan memberhentikan seluruh penggunaan jasa Non-ASN di instansi pemerintahannya terhitung tanggal 31 Oktober 2023. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan pendataan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendataan tersebut berlangsung hingga 31 Oktober 2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saat ini guru atau tenaga pengajar honorer/kontrak di sekolah swasta sedang memperjuangkan kesetaraan hak mengenai Surat Edaran MenPAN-RB tentang Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini memang sedang ramai kabar terkait nasib tenaga honorer atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan sebelum adanya penghapusan di tahun 2023 mendatang.  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini memang sedang ramai kabar terkait nasib tenaga honorer atau Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan sebelum adanya penghapusan di tahun 2023 mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pegawai pemerintah daerah yang berstatus Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan itu diperoleh setelah seluruh pegawai secara aktif diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.