Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • KPU Sebut Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun
    Polkum | 2 tahun lalu
    KPU Sebut Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Total anggaran Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) per 28 Oktober capai Rp28,6 triliun.

  • Anggaran Untuk Pilkada Aceh 2024 Sebesar Rp184 Miliar
    Polkum | 2 tahun lalu
    Anggaran Untuk Pilkada Aceh 2024 Sebesar Rp184 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful menjelaskan bahwa anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024 yang telah disampaikan bersama Pemerintah Aceh sebesar Rp184 miliar. 

  • Pemko Banda Aceh Teken NPHD dengan Panwaslih Rp5,2 Miliar
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pemko Banda Aceh Teken NPHD dengan Panwaslih Rp5,2 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guna mensukseskan Pilkada 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

  • 11 Kabupaten Kota di Aceh Belum Cairkan NPHD Pilkada 2024
    Polkum | 2 tahun lalu
    11 Kabupaten Kota di Aceh Belum Cairkan NPHD Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 11 kabupaten/kota belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) setempat untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

  • Panwaslih Aceh Utara Terima Dana Hibah Pilkada Rp13,4 Miliar
    Polkum | 2 tahun lalu
    Panwaslih Aceh Utara Terima Dana Hibah Pilkada Rp13,4 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara dapat dana hibah Pilkada sebesar Rp13,4 miliar dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

  • Dewan dan Panwaslih Pertanyakan Komitmen Pelaksanaan Pilkada Serentak, Ini Kata Pj Bupati Bireuen
    Aceh | 2 tahun lalu
    Dewan dan Panwaslih Pertanyakan Komitmen Pelaksanaan Pilkada Serentak, Ini Kata Pj Bupati Bireuen

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan Ph.D melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Bireuen menjawab sejumlah persoalan yang dipertanyakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyangkut komitmen Pj Bupati Bireuen terkait NPHD.

  • Pemko dan Panwaslih Lhokseumawe Tandatangani NPHD Pilkada Rp4,25 Miliar
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemko dan Panwaslih Lhokseumawe Tandatangani NPHD Pilkada Rp4,25 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, SP. MM menandatangani Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD) dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Aceh dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 pada Senin (15/7/2024).

  • Pemko Banda Aceh Teken NPHD Pengamanan Pilkada Rp3,9 Miliar
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Pemko Banda Aceh Teken NPHD Pengamanan Pilkada Rp3,9 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2024 dengan Polresta dan Kodim 0101/KBA.

  • Pemko dan Polres Langsa Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pemko dan Polres Langsa Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Langsa - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang beberapa bulan lagi, Pemerintah Kota (Pemko), menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Polres Langsa.

  • Pj Gubernur dan Ketua DPRA Dukung Peluncuran Pilkada Aceh
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pj Gubernur dan Ketua DPRA Dukung Peluncuran Pilkada Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli menerima Pimpinan Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh), Rabu (15/5/2024) di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta.

  • Subulussalam dan Bener Meriah Terancam Tak Bisa Gelar Pilkada 2024, Ini Sebabnya
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Subulussalam dan Bener Meriah Terancam Tak Bisa Gelar Pilkada 2024, Ini Sebabnya

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kabupaten Bener Meriah dan Kota Subulussalam terancam tidak bisa melaksanakan Pilkada serentak 2024, karena dua KIP kabupaten/kota tersebut belum menerima transfer anggaran pilkada tahap pertama dari pemerintah setempat.

  • Mendagri: Ikut Pilkada 2024, Pj Kepala Daerah Harus Mundur!
    Polkum | 2 tahun lalu
    Mendagri: Ikut Pilkada 2024, Pj Kepala Daerah Harus Mundur!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penjabat (Pj) kepala daerah harus mundur dari jabatan, apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada 27 November 2024.

  • Pemkab Aceh Tengah Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pemkab Aceh Tengah Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemkab Aceh Tengah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dihadiri oleh Dandim 0106/Ateng Letkol Inf Kurniawan Agung Sancoyo, SE, M.Han, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Senin (4/3/2024).

  • Pemkab dan Polres Pidie Jaya Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemkab dan Polres Pidie Jaya Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Meureudu - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Polres Pidie Jaya pada Jum'at (26/1/2024).

  • Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024 di Aceh Sebesar Rp 983 Miliar
    Aceh | 2 tahun lalu
    Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024 di Aceh Sebesar Rp 983 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 24 Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Se Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada tahun 2024 mendatang.

    Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Saiful menyebutkan total kebutuhan anggaran Pilkada Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota tahun 2024 di Provinsi Aceh sebesar Rp 983 miliar.

  • Pemkab dan KIP Pidie Tandatangani NPHD Rp67 Miliar untuk Pilkada 2024
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pemkab dan KIP Pidie Tandatangani NPHD Rp67 Miliar untuk Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie menjadi pamungkas yang melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak 2024. Adapun besaran anggaran Pilkada Pidie tahun 2024 sebesar Rp67 Milliar.

  • Pastikan Anggaran Pilkada 2024, Mendagri Terus Ingatkan Daerah Selesaikan NPHD
    Nasional | 2 tahun lalu
    Pastikan Anggaran Pilkada 2024, Mendagri Terus Ingatkan Daerah Selesaikan NPHD

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penyelesaian itu penting untuk memastikan kebutuhan anggaran pilkada serentak 2024 terpenuhi.

  • Pemkab Abdya dan KIP Tandatangani NPHD
    Aceh | 3 tahun lalu
    Pemkab Abdya dan KIP Tandatangani NPHD

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) dan KIP setempat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 24,12 Milyar, di Anjungan PKA 8, Banda Aceh Jumat (10/11/2023).

    Anggaran ini diperuntukkan agenda Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kata Pj Bupati Abdya Darmansah bersama Ketua KIP Iswandi.

  • Pemko Banda Aceh Teken NPHD dengan KIP Sebesar Rp23,1 Miliar
    Aceh | 3 tahun lalu
    Pemko Banda Aceh Teken NPHD dengan KIP Sebesar Rp23,1 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin bersama Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Yusri Razali menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2024.

  • Sembilan Parpol di Pidie Jaya Teken NPHD
    Aceh | 3 tahun lalu
    Sembilan Parpol di Pidie Jaya Teken NPHD

    DIALEKSIS.COM | Politik -Sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, dimana partai politik yang memperoleh kursi di setiap tingkatan pemerintah mendapatkan bantuan dana hibah yang dihitung berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu.