DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, meminta dukungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/3/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara menunjukkan tren positif dan belanja negara semakin optimal. Kinerja APBN masih menunjukkan resiliensi dan terjaga dengan baik, mendukung momentum pemulihan ekonomi, dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Ir Cut Huzaimah mengatakan, provinsi hanya mendapatkan sebesar 20% atas Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit.

Sedangkan kabupaten/kota penghasil sawit dibagikan sebesar 60% dan sisa 20% lagi dialokasikan ke kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Memasuki hari ketiga rangkaian Annual Meetings World Bank dan IMF 2023 di Maroko pada Jumat (13/10/2023), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan melakukan interview dengan media CNBC.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan tim dari Kementerian Keuangan Republik (Kemenkeu RI) membahas tindak lanjut pembangunan rumah sakit dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU) yang berlangsung di Oproom setdakab, Kamis (7/9/2023).    

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta akademisi untuk pengembangan Desa Wisata di daerah tersebut. Pasalnya, kabupaten yang berada dibawah kaki gunung Merapi Burni Telong itu, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan desa wisata.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya memahami literasi keuangan ketika melakukan investasi. Masyarakat harus mengerti fundamental dari instrumen investasi yang dipilih sehingga dapat menurunkan potensi kerugian hingga penipuan.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima pemimpin kabupaten/kota di Aceh sudah menunjukan kemampuannya, sehingga mendapatkan insentif dari Menteri Keuangan RI atas kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Aji Lingga, SH meminta Direktorat Kepatuhan Internal Bea Cukai dan Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh untuk memanggil dan memeriksa Kepala dan pejabat Bea Cukai Langsa terkait kisruh dan berbagai persoalan yang muncul di Bea Cukai Langsa dalam beberapa pekan ini.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara ramah anak serta memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan masalah utang yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN, yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan PMK ini sebagai upaya untuk mendorong belanja Pemerintah yang berkualitas.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan terdapat 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 yang telah diterima Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2023 pukul 9.00 WIB.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2009. Laporannya sudah diserahkan kepada Kemenkeu pada 2017.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait persyaratan dan besaran manfaat tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Perubahan ini termasuk mengenai besaran asuransi kematian bagi PNS.

Aturan baru ini merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Intelijen keuangan berperan dalam penyelidikan dugaan kejanggalan harta Rafael Alun Trisambodo dan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengaku mendapat laporan dari Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 964 pegawai Kemenkeu yang diduga memiliki harta kekayaan tak wajar.

Awan mengatakan informasi itu disampaikan PPATK melalui surat yang berjumlah 266 buah. Ratusan surat itu terdiri dari 185 surat atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK. Informasi dari PPATK ke Itjen kemenkeu merupakan periode tahun 2007 sampai dengan 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengirimkan daftar 134 pegawai Ditjen Pajak yang diduga memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini sebagai bentuk koordinasi untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang bermain curang.