DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah.
DIALEKSIS.COM | Sumedang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka kemungkinan untuk menggabungkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang ketiga dengan para sekretaris daerah (sekda), guna mengefisiensikan waktu dan memperkuat sinergi kebijakan di daerah.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Keputusan Presiden Republik Indonesia yang mengembalikan empat pulau sengketa ke wilayah administratif Aceh memang disambut lega oleh masyarakat. Namun, di balik kabar baik tersebut, suara kritis tetap menggema dari kalangan mahasiswa dan aktivis.
Empat Pulau Sudah Kembali, Tapi Isu Kepemimpinan Mendagri Terus Bergulir
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang secara resmi menetapkan empat pulau yang selama ini berpolemik sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh. Keputusan ini berdasarkan dokumen milik Pemerintah Provinsi Aceh, Sekretariat Negara (Setneg), dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik soal empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemukan titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan segera merevisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan menggelar pertemuan penting bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution pada Selasa, 17 Juni 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih masalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya mencuat setelah dilontarkan Kementerian Dalam Negeri.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik mengenai peralihan empat pulau yang selama ini diyakini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan empat pulau yang dipindahkan ke wilayah Sumut didasarkan oleh letak geografis yang lebih dekat dari daratan Sumut.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dukungan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri kepada Bobby Nasution perihal kerja sama pengelolaan 4 pulau justru membangun mecurigaan publik.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti tajam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat Aceh, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kasus empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara ini bagai pistol perak menodai persatuan. Bagi penduduk Aceh Singkil, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek adalah bagian tak terpisahkan dari Tanah Rencong sejak puluhan tahun. Bahkan, surat keputusan Inspeksi Agraria Aceh tahun 1965 nomor 125/IA/1965 secara tegas menegaskan pulau-pulau itu di bawah yurisdiksi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Perairan Barat Daya Aceh menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA) menyatakan bahwa Peraturan Mendagri tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (UPPA).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Empat pulau milik Aceh ternyata masih saja dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau itu adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang dan Pulau Lipan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Ariya Sugiarto bersama Walikota Banda Aceh berkunjung ke Landmark Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh pada Kamis (23/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) “Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum Indonesia”.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., menghadiri undangan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pertemuan strategis bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Koperasi RI Feri Joko Yuliantono, Anggota DPR RI Nasir Jamil, serta mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Wakil Bupati (Wabup) Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam agenda Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kantor Keuchik Bueng Sidom, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (22/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Namun, keputusan akhir masih menunggu kondisi ekonomi global yang dinilai belum sepenuhnya stabil.