DIALEKSIS.COM | Kolom - Minum kopi pagi, sebelum melakukan rutinitas harian sambil berdiskusi ringan, memang nikmat. Tapi, rasanya bisa mendadak phet that lagee nasib korban bencana jika kita menyeruputnya saat seseorang melemparkan topik tentang berita dari Kantor Gubernur. Iya benar, cerita yang sedang hangat, laksana bu guri dengan lauk sie manok gampong.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ramzi Murziqin, M.A., menilai langkah Pemerintah Aceh dalam memperbaiki tata kelola program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan kebijakan yang tepat dan strategis. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, sekaligus menjamin bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Aceh, Irfansyah, S.H., menegaskan komitmennya terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai salah satu pilar penting pelayanan publik di daerah.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, kebijakan penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2026 menghadirkan satu pertanyaan mendasar, apakah negara masih hadir untuk semua, atau justru mulai memilah siapa yang layak dilindungi? Di sinilah tajuk Dialeksis diuraikan dalam perspektif realitas rasional, yang tentu menghadirkan sudut pandang tersendiri dalam sajian bagi para pembaca setia.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang protes dari kalangan akademisi kedokteran Indonesia menggema di berbagai perguruan tinggi. Puluhan guru besar, dosen, dan civitas akademika Fakultas Kedokteran (FK) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang dinilai mengancam kualitas pendidikan kedokteran, otonomi institusi akademik, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta tidak tebang pilih dalam menyediakan kepastian layanan kesehatan terhadap masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Peneliti Bisnis dan HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Sahid Hadi berkaitan dengan wacana pelabelan "berpotensi mengandung BPA".