DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meresmikan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Pidie Aceh. Rumoh Geudong sendiri merupakan tempat pelanggaran HAM berat masa lalu.

DIALEKSIS.COM | Opini - Belum lama ini, sebuah surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Otda Kemendagri RI) yang meminta agar Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut sempat menjadi perbincangan hangat publik Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah lembaga yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU No. 11 Tahun 2006), hal ini merupakan bagian penting dari perjanjian damai Helsinki tahun 2005. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Muda Seudang melalui Juru Bicara Muhammad Chalis, S.IP mengecam keras surat balasan dari Pemerintah Aceh terkait tanggapan atas fasilitasi rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Chalis menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai fasilitasi Qanun KKR tersebut.

DIALEKSIS.COM| Indept- Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang untuk Aceh dalam menentukan arah kebijakan, khususnya kepada mereka korban konflik. Pemerintah pusat bagaikan melepas kepala, namun ekor tetap dicengkram.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Kepada Dialeksis.com, Rabu (13/11/2024), Junaidi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menanggapi saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aulianda Wafisa, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, menyayangkan langkah Kemendagri yang dinilainya sebagai upaya mereduksi makna perdamaian dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengatakan bahwa baru dua puluh hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, sejumlah langkah kontroversial terkait impunitas muncul dan menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan, khususnya di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sedang berupaya memastikan program - program pemulihan bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lalu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Nasional periode 2025-2029.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menverifikasikan temuan elemen masyarakat sipil mengenai peta data digital Pelanggaran HAM di masa konflik Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan, Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM di Aceh ke KKR Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM masa konflik di Aceh ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Rabu (26/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri atas LBH Banda Aceh, MaTA, dan Katahati Institute menyoroti Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Aceh turut melindungi terduga pelaku tindak pidana korupsi KKR Aceh, yang kasusnya telah dihentikan oleh Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - "Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukul dengan besi... oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh Komandan [Kopassus] P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut dan di sebelah atas rasa sakit..." itulah salah satu kesaksian penyiksaan dari seorang guru agama dalam laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Laporan ini dimuat dalam bentuk buku setebal 232 halaman berjudul Peulara Damèe atau Merawat Perdamaian.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Katahati Institute melaporkan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh kepada Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Polda Aceh (Kabag Wassidik Polda Aceh), Inspektur Pengawasan Daerah Polda Aceh (Irwasda Polda Aceh), Kepala Bidang Propam Polda Aceh (Kabid Propam Polda Aceh), dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI (Ketua Kompolnas). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil akan segera bertemu dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pertemuan ini untuk memastikan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk diselamatkan pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di lembaga tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya kasus dugaan korupsi berupa SPPD fiktif yang dilakukan berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya menimbulkan sengkarut hukum di hadapan publik Aceh. 

Kasus SPPD fiktif ini melibatkan sebanyak 58 orang yang terdiri dari 7 Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 orang Pokja. Dalam SPPD itu, disebutkan mereka melakukan perjalanan dinas sebanyak 51 kali dalam jangka waktu Februari-Desember 2022 ke 14 Kabupaten/Kota di Aceh serta 4 kali ke penugasan ke Jakarta dan sekali ke Bali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta DPRA untuk memberhentikan para komisioner saat ini yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi masyarakat sipil Aceh yang kemudian dibacakan saat konferensi pers di Banda Aceh.

"Kami mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan tersebut," kata Staf LBH Banda Aceh Maulidin, di Banda Aceh, Senin (19/9/2023).