DIALEKSIS.COM | Takengon - BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kepesertaan melalui kanal online melalui kanal pelayanan administrasi penyelenggaraan JKN, yang berbasis aplikasi milik BPJS Kesehatan serta layanan berbasis aplikasi perpesanan WhatsApp.

Cara ini untuk memudahkan pengguna Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya masyarakat tidak harus ke kantor BPJS untuk memperoleh layanan administrasi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan DPRK Pidie Jaya berharap agar program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat berlanjut untuk penduduk Pidie Jaya karena dinilai sangat bermanfaat dan sangat memudahkan masyarakat untuk berobat.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia, dalam kolaborasi transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP MM Pimpin Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaaan Negara (DJKN) Aceh Noviansyah, terkait Hibah Barang Milik Negara (BMN) atau eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR Aceh-Nias) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (31/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Besar terus berbenah pada bidang teknologi. Salah satunya adalah Layanan bridging SIMRS, sebuah aplikasi yang diterapkan di sejumlah RSUD untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wajib dibuka untuk publik sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbuka untuk Publik.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Untuk menyukseskan program JKN-KIS agar dapat dirasakan masyarakat, harus ada sinergi pemerintah daerah dengan stakeholder terkait. Sinergitas itu dilakukan agar mengetahui hambatan, kendala, atau persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin pembiayaan gratis untuk skrining 14 jenis penyakit di Puskesmas. Adapun pembiayaan itu masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa Siang (14/3).

Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong 95% penduduk menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Kota Lhokseumawe sendiri sesuai dengan data di atas, cakupan jaminan kesehatan masyarakat berhasil mencapai 100%.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan menekankan bahwa rumah sakit yang telah bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak diperbolehkan menolak peserta jaminan kesehatan nasional untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh untuk kategori PNBP Satuan Kerja Terbesar. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan dalam kegiatan Anugrah Reksa Bandha DJKN Aceh 2022 di Aula DJKN Aceh, Kamis (19/1/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penyesuaian tarif berlaku bagi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai melakukan uji coba kelas rawat inap standar (KRIS) pengganti kelas 1, 2, dan 3 di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Pekanbaru - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) kembali meraih Anugerah Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2022 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai Predikat “Terbaik”. Penghargaan serupa juga diperoleh Provinsi Aceh pada tahun lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,220.500 atau 2,2 juta rakyat aceh yang tercover dalam program JKA mulai 1 april 2022 mendatang, sontak kebijakan ini mengejutkan publik Aceh, ditengah sulitnya ekonomi akibat pandemik, ditambah lagi dengan kebijakan yang mengiris hati.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mulai menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,220.500 atau 2,2 juta rakyat aceh yang tercover dalam program JKA mulai 1 april 2022 mendatang, sontak kebijakan ini mengejutkan publik Aceh, ditengah sulitnya ekonomi akibat pandemik, ditambah lagi dengan kebijakan yang mengiris hati.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi PKS DPR RI mengkritisi lahirnya Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagi Fraksi PKS, Inpres tersebut mengejutkan karena melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga dan menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam banyak urusan administrasi layanan publik.