Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Restorasi Meritokrasi, Gairah Baru Birokrasi Aceh
    Opini | 2 bulan lalu
    Restorasi Meritokrasi, Gairah Baru Birokrasi Aceh

    DIALEKSIS.COM | Opini - Pelantikan 25 pejabat Eselon II oleh Muzakir Manaf (Mualem) menandai babak krusial dalam upaya menata ulang struktur birokrasi Pemerintah Aceh agar lebih lincah dan berorientasi hasil (Dialeksis .com, 27/02/2026). Langkah ini bukan sekadar ritual seremonial, melainkan menjadi muara dari sebuah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang panjang dan melelahkan. Secara administratif dan substantif, para pejabat yang dilantik merupakan produk dari saringan ketat melalui mekanisme prosedural fit and proper test yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak.

  • Rozzy Wanela: Stabilitas Birokrasi Kunci Pemulihan Aceh Pascabencana
    Aceh | 3 bulan lalu
    Rozzy Wanela: Stabilitas Birokrasi Kunci Pemulihan Aceh Pascabencana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati kebijakan publik dan ekonomi, Rozzy Wanela, menegaskan bahwa stabilitas manajerial birokrasi Aceh menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan koordinasi lintas sektor, terutama di tengah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.



  • Diaspora Aceh Bergerak: Komunitas Luar Negeri Kirim Bantuan, Tapi Terhambat Birokrasi
    Diaspora | 4 bulan lalu
    Diaspora Aceh Bergerak: Komunitas Luar Negeri Kirim Bantuan, Tapi Terhambat Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Internasional - Solidaritas warga Aceh di luar negeri terpantau masif setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten di provinsi ini. Tabulasi tracking jejak digital redaksi Dialeksis menunjukkan peran aktif komunitas diaspora mulai dari penggalangan dana, pengumpulan logistik dalam jumlah besar, hingga koordinasi relawan lintas negara namun realisasi bantuan kerap terhambat oleh aturan administratif dan status bencana.

  • Simfoni Reformasi: Sekda dan Orkestra Birokrasi Aceh
    Celoteh-warga | 6 bulan lalu
    Simfoni Reformasi: Sekda dan Orkestra Birokrasi Aceh

    DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Di tengah birokrasi yang kerap berjalan tanpa partitur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, tampil sebagai dirigen yang mencoba menyusun ulang not-not tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan manajerial yang sistematis, Nasir membangun ritme baru terlihat dari simfoni dimainkan untuk lebih tertata, lebih tegas, dan berorientasi pada kapabilitas.

  • SILPA Membengkak, Anggaran Aceh Mandek di Meja Birokrasi
    Pemerintahan | 8 bulan lalu
    SILPA Membengkak, Anggaran Aceh Mandek di Meja Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Tumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) di Aceh kembali menjadi cermin ketidakmampuan daerah mengelola belanja publik. Anggaran yang besar tak otomatis menjelma pembangunan. Justru sebagian dana mengendap, gagal diserap tepat waktu.

  • Radikalisme Menyusup ke Birokrasi, Pemuda Muhammadiyah Aceh Desak Audit Ideologi ASN
    Polkum | 9 bulan lalu
    Radikalisme Menyusup ke Birokrasi, Pemuda Muhammadiyah Aceh Desak Audit Ideologi ASN

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Andika Ichsan menyebut kasus ini sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dalam pandangan Andika, penangkapan dua ASN ini bukan hanya mencoreng citra institusi tempat mereka bekerja, tetapi juga menjadi alarm keras tentang betapa lemahnya sistem pengawasan internal birokrasi di Aceh.

  • Dosen UTU: Mualem Harus Segera Benahi Tata Kelola Manajemen ASN
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Dosen UTU: Mualem Harus Segera Benahi Tata Kelola Manajemen ASN

    DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Sejak tanggal 06 Juli 2022 pasca lengsernya Nova Iriansyah, Birokrasi di Aceh mengalami bencana. Bagaimana tidak, sejak dipimpin oleh Pj Gubernur Achmad Marzuki, Bustami Hamzah dan terakhir Safrizal, tidak ada pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 serta pengisian jabatan fungsional penyetaraan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

  • Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022
    Berita | 3 tahun lalu
    Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Jakarta, Selasa (31/1/2023). 

  • Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
    Nasional | 3 tahun lalu
    Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajarannya untuk memperkuat capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh jajaran pejabat eselon III dan IV yang dinilai menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di Kemendagri. Bila perlu, jajaran tersebut diminta untuk belajar langsung kepada pihak terkait, agar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai reformasi birokrasi.

  • Wujudkan Sinergitas Birokrasi dan Akademisi, Wali Kota Teken MoU Dengan UNIDA
    Aceh | 4 tahun lalu
    Wujudkan Sinergitas Birokrasi dan Akademisi, Wali Kota Teken MoU Dengan UNIDA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Universitas Iskandar Muda (Unida) meneken penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait tri dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian masyarakat.

  • Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi
    Aceh | 4 tahun lalu
    Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Permasalahan konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia yang setiap tahun tidak selesai bahkan cenderung meningkat. Salah satu permasalahan pertanahan yang tidak segera selesai adalah mafia tanah. Sampai dengan 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menangani kurang lebih 248 kasus mafia pertanahan.

« 1 2 »