DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan menerima 12 Rancangan Qanun Aceh yang masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas 2025. Namun dukungan tersebut disertai sejumlah catatan tajam agar produk legislasi benar-benar menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pelantikan 25 pejabat Eselon II oleh Muzakir Manaf (Mualem) menandai babak krusial dalam upaya menata ulang struktur birokrasi Pemerintah Aceh agar lebih lincah dan berorientasi hasil (Dialeksis .com, 27/02/2026). Langkah ini bukan sekadar ritual seremonial, melainkan menjadi muara dari sebuah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang panjang dan melelahkan. Secara administratif dan substantif, para pejabat yang dilantik merupakan produk dari saringan ketat melalui mekanisme prosedural fit and proper test yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan rekam jejak.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tata kelola keuangan di lingkungan birokrasi ibarat sistem peredaran darah dalam tubuh pemerintahan. Ketika alirannya sehat, pelayanan publik bergerak lancar. Sebaliknya, jika tersumbat oleh praktik tak transparan dan lemahnya pengawasan, dampaknya bisa meluas dari pemborosan anggaran hingga krisis kepercayaan publik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati kebijakan publik dan ekonomi, Rozzy Wanela, menegaskan bahwa stabilitas manajerial birokrasi Aceh menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan koordinasi lintas sektor, terutama di tengah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, diharapkan dan disarankan, untuk segera melakukan penyegaran, pergantian atau mutasi, serta mengisi sejumlah posisi kepada dinas (SKPA) kosong, maupun yang telah menunjukkan kinerja kurang baik sejak setahun terakhir.

Bangun Tim Birokrasi Aceh yang Solid, Mualem Harus Segera "Bersih-bersih" Pejabat

DIALEKSIS.COM | Aceh - Huruf A itu jatuh ke Aceh. Lewat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 9 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Aceh dinyatakan meraih predikat A dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Posisinya tak main-main peringkat ke-8 dari 38 provinsi di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Internasional - Solidaritas warga Aceh di luar negeri terpantau masif setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten di provinsi ini. Tabulasi tracking jejak digital redaksi Dialeksis menunjukkan peran aktif komunitas diaspora mulai dari penggalangan dana, pengumpulan logistik dalam jumlah besar, hingga koordinasi relawan lintas negara namun realisasi bantuan kerap terhambat oleh aturan administratif dan status bencana.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dokter Detektif atau yang dikenal dengan nama asli dr. Amira Farahnaz mengaku kecewa setelah gagal diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk bertindak cepat dan tepat demi mencegah masyarakat terjebak dalam ancaman kelaparan massal.

DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Di tengah birokrasi yang kerap berjalan tanpa partitur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, tampil sebagai dirigen yang mencoba menyusun ulang not-not tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan manajerial yang sistematis, Nasir membangun ritme baru terlihat dari simfoni dimainkan untuk lebih tertata, lebih tegas, dan berorientasi pada kapabilitas.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) di Aceh kembali menjadi cermin ketidakmampuan daerah mengelola belanja publik. Anggaran yang besar tak otomatis menjelma pembangunan. Justru sebagian dana mengendap, gagal diserap tepat waktu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Andika Ichsan menyebut kasus ini sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dalam pandangan Andika, penangkapan dua ASN ini bukan hanya mencoreng citra institusi tempat mereka bekerja, tetapi juga menjadi alarm keras tentang betapa lemahnya sistem pengawasan internal birokrasi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Dalam rangka Efektivitas Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah yang bersih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Bupati Abdya Dr. Safaruddin S.Sos, MSP mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang mengalihkan empat pulau -- Mangkir Kecil, Mangkir Besar, Panjang, dan Lipan -- dari Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara menuai kritik keras dari kalangan akademisi dan masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepemimpinan Mualem yang sudah memasuki bulan le-6, sudah saatnya Mualem mereformasi birokrasi pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2025. Hari Pancasila tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan memperingati lahirnya dasar negara Indonesia, namun juga sebagai refleksi untuk memperkuat komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga cita-cita luhur bangsa.

DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Sejak tanggal 06 Juli 2022 pasca lengsernya Nova Iriansyah, Birokrasi di Aceh mengalami bencana. Bagaimana tidak, sejak dipimpin oleh Pj Gubernur Achmad Marzuki, Bustami Hamzah dan terakhir Safrizal, tidak ada pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 serta pengisian jabatan fungsional penyetaraan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

DIALEKSIS.COM | Opini - Pengucapan sumpah/janji Muzakir Manaf - Fadhlullah (Mualem - Dek Fadh) di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu, 12 Februari 2025 merupakan peristiwa resmi perubahan dari status Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih menjadi rezim Kepala Pemerintah Aceh. Dengan demikian, Mualem dan Dek Fadh menjadi pemimpin dan milik seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali dan juga menjadi pengendali utama birokrat dan birokrasi Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Terdapat empat istilah yang lazim digunakan dalam sistem birokrasi di Indonesia, yakni Plh, Plt, Pjs, dan Pj. Plh (pejabat harian) adalah jabatan sementara pejabat pemerintahan karena pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan. Adapun Plt (pelaksana tugas) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Teuku Kamaruzzaman atau lebih akrab dikenal Ampon Man, Juru Bicara (Jubir) Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menyerukan agar ASN dan birokrat di Aceh bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan demi atasan atau jabatan.