Beranda / /

  • Identitas Kependudukan Digital Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif
    Berita | 3 bulan lalu
    Identitas Kependudukan Digital Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terus Berupaya Memperluas Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai Instansi Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Melakukan Akselerasi Aktivasi IKD. Ini Dilakukan Baik Secara Reguler Di Kantor Dinas Dukcapil Maupun Layanan Jemput Bola Dengan Mendatangi Langsung Masyarakat.

  • Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022
    Berita | 1 tahun lalu
    Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Jakarta, Selasa (31/1/2023). 

  • Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
    Nasional | 1 tahun lalu
    Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajarannya untuk memperkuat capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh jajaran pejabat eselon III dan IV yang dinilai menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di Kemendagri. Bila perlu, jajaran tersebut diminta untuk belajar langsung kepada pihak terkait, agar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai reformasi birokrasi.

  • Wujudkan Sinergitas Birokrasi dan Akademisi, Wali Kota Teken MoU Dengan UNIDA
    Aceh | 2 tahun lalu
    Wujudkan Sinergitas Birokrasi dan Akademisi, Wali Kota Teken MoU Dengan UNIDA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Universitas Iskandar Muda (Unida) meneken penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait tri dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian masyarakat.

  • Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi
    Aceh | 2 tahun lalu
    Praktik Mafia Tanah Masih Merajalela, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Permasalahan konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia yang setiap tahun tidak selesai bahkan cenderung meningkat. Salah satu permasalahan pertanahan yang tidak segera selesai adalah mafia tanah. Sampai dengan 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menangani kurang lebih 248 kasus mafia pertanahan.

  • Kemendagri Dorong Pemda Segera Tindaklanjuti Penyederhanaan Birokrasi
    Nasional | 2 tahun lalu
    Kemendagri Dorong Pemda Segera Tindaklanjuti Penyederhanaan Birokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta persetujuan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar segera melaksanakan penetapan dan pelantikan jabatan fungsional paling lambat Jumat (31/12/2021).

  • Pemerintah Aceh Terima Penghargaan dari Menpan RB, Ini Alasannya
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pemerintah Aceh Terima Penghargaan dari Menpan RB, Ini Alasannya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), memberikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh, karena pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan provinsi paling ujung Sumatera itu dinilai sangat baik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Selasa (30/11/2021).

  • Kemendagri: Pemda Harus Berani Reformasi Birokrasi dengan Berinovasi
    Nasional | 2 tahun lalu
    Kemendagri: Pemda Harus Berani Reformasi Birokrasi dengan Berinovasi

    DIALEKSIS.COM | Lampung - Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (pemda) agar selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, upaya ini penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


  • Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi, Sebuah Resolusi Kinerja
    Nasional | 2 tahun lalu
    Wakil Jaksa Agung: Reformasi Birokrasi, Sebuah Resolusi Kinerja

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Reformasi birokrasi merupakan sebuah resolusi kinerja menuju semangat perubahan yang hendaknya terus melandasi jiwa dan perjuangan kita dalam melaksanakan tugas, semakin adaptif terhadap perubahan, selalu bekerja keras, inovatif, kreatif dan tepat sasaran dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bekerja.



  • Kunci Keberhasilan Pembangunan Ada di Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
    Nasional | 2 tahun lalu
    Kunci Keberhasilan Pembangunan Ada di Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Prof. Eko Prasojo mengungkapkan, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan bagi pembangunan secara nasional. Alasannya, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dari rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat.

  • Sekjen Kemendagri: Percepat Reformasi Birokrasi di Tingkat Kabupaten atau Kota
    Nasional | 2 tahun lalu
    Sekjen Kemendagri: Percepat Reformasi Birokrasi di Tingkat Kabupaten atau Kota

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan, target capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada tingkat provinsi tidak mengalami kendala. Namun, berbeda halnya dengan capaian Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten/kota. Meskipun telah memenuhi target capaian indeks Reformasi Birokrasi secara nasional, masih terdapat kabupaten/kota yang mendapatkan nilai CC, C dan D. Bahkan, sebanyak 115 kabupaten/kota belum melaksanakan Reformasi Birokrasi.

« 1 2 3 4 »