DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 resmi memasuki tahap realisasi. Sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai menyiapkan dokumen dan menjalankan program sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, meminta publik dan pihak legislatif untuk bersikap objektif dan proporsional dalam membedah postur anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Aceh tahun 2026 yang mencapai Rp 1,5 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kritik terhadap postur dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dinilai sebagai alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah. Analis Pembangunan dan Kebijakan Publik yang juga Ketua Umum Garda Muda Aceh Maju Meuseuraya, Faisal Jamaluddin, menegaskan bahwa kritik tersebut sah dalam negara demokrasi, namun harus diarahkan secara tepat kepada pihak yang memegang tanggung jawab politik.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Berbulan-bulan lamanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ibarat tersandera oleh kepentingan elit. Padahal, di luar sana masyarakat Aceh menjerit menanti kebijakan pro-rakyat. Keterlambatan pengesahan APBA 2024 pada awal tahun itu telah memberikan pelajaran pahit: gaji aparatur sipil negara sampai tertunda dibayar, proyek pembangunan macet, dan perekonomian daerah nyaris lumpuh. Kini kondisi serupa terancam berulang di APBA 2026 memasuki awal Februari 2026, anggaran tahun berjalan belum kunjung cair karena masih proses evaluasi dan revisi bersama Kementerian Dalam Negeri. Para pemimpin Aceh harusnya peka: inilah saatnya hati nurani dikedepankan, ego ditanggalkan, demi kemaslahatan rakyat banyak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRA, Selasa (18/11/2025). Dokumen anggaran tersebut disusun berdasarkan KUA-PPAS 2026 dan berpedoman pada RKPA 2026 yang ditetapkan melalui Pergub Aceh Nomor 26 Tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli beserta jajaran, menggelar pertemuan guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRA, Senin (3/11/2025).
DIALEKSIS.COM | Opini - Hingga Rabu (24/9/2025), Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum melaksanakan sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2025. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengesahan APBD Perubahan harus dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yakni 30 September 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam dua hari yang berurutan, dua pernyataan politik dari dua kutub kekuasaan saling bersahutan: satu dari Gedung DPRA di Banda Aceh, satu dari Istana Negara di Jakarta.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan data layar monitor aplikasi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), serapan APBA 2025 masih jauh dari harapan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Memasuki semester kedua tahun anggaran 2025, realisasi serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih jauh dari target. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tercatat mengalami deviasi negatif, bahkan sebagian besar berada di bawah ambang deviasi minus sepuluh persen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera menjelaskan kepada publik alasan di balik lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghentikan alokasi anggaran bagi instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gaduh pemangkasan anggaran sampai ke daerah, termasuk Aceh. APBA 2025 yang sudah disahkan jauh hari, belum lagi selesai disingkronisasi sesuai hasil evaluasi Kemendagri, datang pula Intruksi Presiden RI terkait efisiensi APBN dan APBD.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Memasuki tahun anggaran 2025, dinamika politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Aceh (APBD) semakin kompleks dengan hadirnya berbagai regulasi baru dari pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 3 Desember 2022 sudah mencapai 74,7% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Berdasarkan hasil data dari TV Monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) menunjukkan daya serap anggaran di Baitul Mal Aceh per 11 November baru mencapai 22.73% dari target 32,57% hingga 30 November 2022.
DIALEKSIS.COM | Dialog - Pada hari Kamis, 22 September 2022, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyampaikan pendapat mereka terhadap nota keuangan dan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) Tahun Anggaran 2022.
Diantara beberapa poin yang disampaikan, Banggar DPR Aceh meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk dapat mengevaluasi dan mengganti beberapa kepala dinas yang kinerjanya dianggap lemah, tak berprofesional, realisasi anggaran rendah, dan sumber daya yang lemah. Diantara pihak yang dituding oleh Banggar DPR Aceh ialah Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menurut monitoring P2K-APBA TV Monitor, per 9 September realisasi keuangan APBA tahun 2022 secara keseluruhan sudah berjalan 50,2 persen dari total pagu anggaran sebanyak Rp16,170 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kinerja keuangan Pemerintah Aceh merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja Aceh dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran.